Pembangunan Sirkuit Lantan, Pemkab Ngaku Sudah Berkoordinasi dengan Kementerian

oleh -632 Dilihat
FOTO HUMAS PEMKAB LOTENG Ini proses awal dilakukan pembangunan Sirkuit Motocross 459 Lantan Internasional di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara.

LOMBOK – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Supardiono buka suara. Dia menegaskan, dalam pembangunan Sirkuit Motocross 459 Lantan International pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terkait izin lahan dan pembangunan sirkuit di lahan seluas 6,5 hektare.
“Pemkab Lombok Tengah telah koordinasi dan mohon arahan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk jenis dokumen yang dibutuhkan apakah Amdal, UKL-UPL, atau SPPL,” tegas Supardiono dalam klarifikasi via chat Whatsapp kepada jurnalis Koranlombok.id, Jumat, (9/12).

Baca Juga  Ini Rute Balap Sepeda International L’Etape Indonesia by Tour de France

Dijelaskannya, rencana usaha Sirkuit Motocross tersebut menurut orang kementerian cukup dengan Surat Pernyataan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Sementara Supardiono membantah dugaan tidak dilibatkannya masyarakat dalam sosialisasi pembangunan sirkuit dan pembuatan analisis dampak lingkungan (Amdal) sesuai statement Direktur Eksekutif Walhi NTB, Amri Nuryadin.
“Untuk kegiatan sosialisasi informasinya sudah dilakukan beberapa bulan lalu di kantor Desa Lantan bersama pihak Kecamatan Batukliang Utara dan tokoh masyarakat,” dalihnya.

Baca Juga  Rannya Ajak Kolaborasi Kalangan Muda

Sementara soal status lahan yang digunakan sebagai Sirkuit Motocross Internasional, Supardiono tidak mau bicara. Dirinya mengarahkan menanyakan kepada Asisten II Setda Lombok Tengah.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi NTB, Amri Nuryadin menyebutkan sampai saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait bagaimana status lahan eks HGU baik di Desa Karang Sidemen dan Desa Lantan lokasi dibangun Sirkuit Motocross 4599 Lantan.
Dimana lahan eks HGU ini harusnya tidak boleh ada pembangunan apapun. Apalagi ada dugaan penebangan pohon di lahan itu.
“Sampai hari ini kami belum tahu apakah Pemkab punya Amdal apa tidak, kami belum menemukan satu izin pun,” tegasnya, Kamis kemarin.
Untuk mengklarifikasi itu semua, Walhi akan melayangkan surat ke Pemkab Lombok Tengah sebelum even Kejurda berlangsung 17 Desember 2022.(nis)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Koranlombok.id merupakan salah satu media online dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koranlombok.id selalu menayangkan berita Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.