LOMBOK – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah, Legewarman menduga PT. ITDC tidak transparan ke pemerintah kabupaten. Untuk itu, politisi PBB ini mendorong Pemkab Lombok Tengah lebih tegas kepada ITDC agar dapat mengakses rincian pajak yang sebenarnya didapatkan.
Menurut Lege, langkah ini harus dilakukan untuk Pemkab bisa mengetahui berapa besaran pemasukan pada event WSBK 2022.
“Dulu saat kita rapat koordinasi bersama ITDC kita bangun komitmen agar pemda bisa dapat akses dan ikut kontrol tentang jumlah tiket, berapa tiket yang laku, agar kita mengetahui berapa yang kita dapatkan, ” tegasnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Rabu (21/12).
Dijelaskan Lege, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,5 milliar tersebut merupakan yang ditetapkan melalui kesepakatan antara Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Target ini dimunculkan berdasarkan capaian PAD dari imbas perhelatan WSBK 2021. Sementara diketahui, PAD secara keseluruhan Lombok Tengah merosot jauh dari target.
Dari persoalan ini, Lege memberikan masukan kepada TAPD untuk lebih profesional dan proporsional dalam menentukan target PAD.
“APBD tahun 2023 Pemkab tetap memasukkan target pajak hiburan Rp 78,9 milliar, ini menandakan pemerintah daerah tidak profesional padahal ada sektor lain yang bisa kita naikan targetnya,” sentilnya.
Sementara, pajak hiburan selama gelaran WSBK 2022 sudah disetor ke kas daerah baru Rp 1,68 milliar dari target Rp 2,5 milliar. Bahkan menurut data dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), PAD yang masuk pada hari Senin lalu baru berupa bukti transfer dari ITDC dari pajak tiket Rp 987 juta dan pajak parkir Rp 90 juta. Sedangkan pajak dari catering dan reklame belum diketahui.(nis)
