Beli Elpiji 3 Kg Gunakan KTP, Dewan Loteng Menilai Tidak Efektif

oleh -915 Dilihat
FOTO ANIS JURNALIS KORANLOMBOK.ID Seorang buruh saat menurunkan tabung gas elpiji 3 kg dari atas truk di wilayah Karang Bulayak, Praya, Lombok Tengah, Rabu (28/12) siang.

LOMBOK – Wacana pemerintah pusat memberlakukan pembelian tabung gas elpiji subsidi 3 kg menggunakan KTP tahun 2023, dinilai tidak efektif oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah dari Fraksi PKS, H. Ahmad Supli menyebutkan pemerintah pusat harus melihat secara komprehensif sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Termasuk dimana akan diberlakukan. Menurut dewan dua periode ini, kebijakan tersebut sangat tidak efektif jika diberlakukan ditengah komunitas masyarakat komunal seperti di desa.

Baca Juga  Wacana Puskesmas Kopang Naik Kelas, Ini Saran Anggota Dewan

“Perlu dilihat segmentnya tempat-tempat yang akan diberlakukan kebijakan itu, seperti pasar mungkin itu perlu. Tapi kalau pada komunitas yang sudah pasti dirasa tidak perlu,” tegas Supli kepada jurnalis Koranlombok.id, Rabu (28/12).

Ditegaskan Supli, yang lebih penting diperhatikan oleh pemerintah pola distribusi, ketersediaan barang di pasar serta harga. Pasalnya, ketersediaan tabung gas elpiji non subsidi juga kerap tidak jelas di pasaran.

 

“Jika ketersediaan barang ini hilang di pasaran, juga harus diperhatikan apa alternatifnya,” sebutnya.

Baca Juga  Diduga Lakukan Penipuan, Izin Bank KB Bukopin Lotim Minta Dicabut

 

Sementara, berbeda pandangan dengan Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi Nasdem, Majrun. Atas nama Fraksi Nasdem menurutnya rencana kebijakan tersebut dipastikan akan berdampak baik jika diterapkan. Apalagi identitas digunakan maka akan lebih tepat sasaran penerima subsidi.

Tapi di balik itu semua, Majrun melihat perlunya sosialisasi melalui sejumlah pihak terkait atas kebijakan tersebut, sehingga masyarakat tidak merasa bingung dan menyebabkan gejolak penolakan.

Baca Juga  Selain Masa Jabatan Diperpanjang, Kades di Lotim Diganjar Uang Pesangon

“Semua program itu boleh-boleh saja, asal tidak serta merta langsung diterapkan dan perlu proses,” katanya.

 

Sementara, pemilik pangkalan elpiji di Karang Bulayak Lombok Tengah Eden mengatakan, jika kebijakan tersebut diberlakukan dia merasa takut usahanya tidak jalan.

“Kalau diterapkan seperti itu susah, masyarakat kan ngak mau ribet-ribet,” ungkapnya.

Eden menuturkan, untuk stok gas elpiji 3 kg di gudang saja tidak secapat itu ludes. Begitu juga agen di bawah.(nis)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Memberikan informasi Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca

Response (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.