Belum Ada Sertifikat Halal, MUI NTB Sarankan Mixue untuk Diuji LPPOM

oleh -912 Dilihat
FOTO ARIF JURNALIS KORANLOMBOK.ID Prof. Saiful Muslim

LOMBOK – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Prof. Saiful Muslim menyarankan brand Mixue Ice Cream & Tea untuk diuji Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pasalnya, saat ini tengah viral di media social dipertanyakan karena diduga belum mengantongi sertifikat halal. Sementara diketahui di Kota Mataram kian menjamur penjualannya.

Menurut Prof. Saiful Muslim, sekalipun sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana itu hanya sebatas izin layak edar tidak serta-merta layak dikonsumsi oleh khalayak terlebih lagi yang meragukan kehalalan.

Baca Juga  Kakanwil Kemenag NTB Tepis Isu Instruksikan Menangkan Salah Satu Bacaleg

“Jadi itu ada perbedaan, kalau dia yang mengeluarkan kewenangan untuk peredaran makan itu adalah di Balai Besar POM, kalau dia ingin supaya produknya dikenal atau dibeli luas oleh masyarakat maka dia harus mengurus kehalalan produknya di LPPOM,” ungkapnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Selasa (3/1).

 

Dijelaskannya, untuk kehalalan produk di LPPOM, MUI yang mengeluarkan bahwa produk itu halal. BPOM tidak bisa menjamin halal-haram, hanya melakukan uji kelayakan dari produk agar layak untuk dilepas ke masyarakat atau tidak.

Baca Juga  Selamat, BEM UNRAM Terpilih Menjadi Korpus BEM Seluruh Indonesia

Prof Saiful menjelaskan, agar lebih bagusnya harus juga disertai kehalalan produk. Untuk itu diharapkan agar masyarakat bisa membedakan dan tidak ragu lagi.

“Tujuannya itu bukan memaksa orang supaya tidak beli produk tidak halal. Tetapi tanda bahwa itu halal biar orang Islam tidak ragu intinya,” tegasnya.

Baca Juga  NTB Satu-satunya Miliki Perda Pencegahan Perkawinan Anak

“Jadi kita tidak memaksa perusahaan supaya dia mencantumkan halalnya, tidak. Itu urusan mereka. Tapi kita menjaga umat kita supaya jangan membeli produk makanan minuman yang tidak ada tercantum halal karena itu diragukan bukan kita mengatakan haram tapi untuk menjaga masyarakat kita,” sambungnya tegas.

Sementara sejauh ini MUI NTB belum menerima pengaduan dari masyarakat terkait hal ini. Disamping itu, pihak perusahaan belum bisa dikonfirmasi.(rif)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Memberikan informasi Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.