LOMBOK – Rencana pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Lombok Tengah sampai dengan saat ini belum jelas. Belum lagi kondisi keuangan Negara pascaditerpa pandemic covid-19.
Kepala Bidang Ideologi Wawasan dan Ketahanan Bangsa Bakesbagpoldagri Lombok Tengah, Fero Ramdhoni menerangkan, saat ini administratif sedang diusahakan oleh pemda.
“Usulan ini awalnya pada tahun 2018 dan pada waktu itu langsung disetujui oleh BNN, tapi saat di Kementerian Pan-RB berkas dikembalikan lagi untuk ditinjau ulang kebijakannya yang saat itu terbentur keuangan negara,” ungkapnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Jumat siang (6/12).
Fero mengatakan, pada tahun 2022 Pemda Lombok Tengah kembali mengusulkan pembentukan BNNK, namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban dari BNN Pusat.
Penyebabnya, karena masih perlu sejumlah persyaratan yang harus diurus dibeberapa lembaga dan kementerian lainnya. Di antaranya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bapennas, BKN dan Kementerian Kesehatan.
“Setelah konsultasi ternyata bukan hanya BNN dan Kementerian Pan-RB, tapi kami butuh komunikasi dari badan dan kementerian lain untuk goalnya program ini,” tegasnya.
Fero menerangkan, pemkab sudah menyediakan kantor sementara BNNK di eks UPT Pertanian di wilayah Ujan Rintis, Kecamatan Praya. Selain itu fasilitas kendaraan dinas juga sudah disiapkan.
“Tapi terkait syarat-syarat yang diajukan BNN sudah kita penuhi, seperti lahan sudah kita siapkan di Jontlak sekitar 1 hektare melebihi syarat dari BNN yang hanya 15 are,” jelasnya.
Sementara, fasilitas kantor sementara dan kendaraan dinas tersebut untuk operasional selama satu tahun pertama BNNK Lombok Tengah, Fero juga mengatakan sejumlah pegawai dari pemda sudah diusulkan untuk membantu administrasi selama waktu itu.
“Selain itu terkait tenaga untuk sementara nantinya juga dari pihak pemda, nama-namanya sudah kami kirim,” beber Fero.
Jebolan IPDN ini berharap, usaha pemda terkait rencana pembangunan kantor BNNK ini akan segera dapat disetujui tahun ini, mengingat salah satu desa di Lombok Tengah menjadi zona merah peredaran narkoba.
“Nantinya jika syarat-syarat ini diterima, BNN akan melakukan kajian secara teknis, kalau alasan kita perlu didirikannya BNNK karena ada bandara internasional dan KEK Mandalika,” pungkasnya.(nis)
