LOMBOK – Akhir-akhir ini ramai dibicarakan soal mahalnya tarif parkir sepeda motor di Kawasan Mandalika Desa Kuta, Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Bayangkan saja, satu sepeda motor ditarik biaya parkir Rp 10 ribu. Setelah berita ini meledak, pihak pengelola tiba-tiba menurunkan tarif menjadi Rp 5 ribu per motor.
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, H. Lendek Jayadi mengaku sekarang pihaknya sedang menjalin komunikasi menindaklanjuti persoalan ini.
“Kita sudah melakukan pertemuan dengan semua pihak termasuk ITDC, pemerintah desa, Pokdarwis dan OPD lainnya supaya kita gerak bersama,” ungkapnya di lokasi acara Sangkep Warige, Rabu siang (11/1/2023).
Namun anehnya, Lendek tidak berbicara tegas atas langkah untuk menindaklanjuti persoalan keluhan pengunjung itu. Sehingga destinasi wisata yang diharapkan berkelas internasional itu mampu memberikan pelayanan yang baik.
“Kita ini sedang membangun wisata dunia, kok terganggu dengan hal yang kecil dan itu adalah masyarakat kita sendiri, siapa yang akan menciptakan suasana pesona wisata kalau bukan kita sendiri,” dalihnya.
Terpisah, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Lombok Tengah, Syamsul Bahri turut menyoroti permasalahan biaya parkir yang mahal. Dia mengatakan bahwa masalah itu tidak hanya merugikan masyarakat tapi juga pemda.
Dijelaskannya, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 10 tahun 2011 telah diatur untuk sepeda motor adalah hanya Rp 2000 biaya parkir.
“Pemerintah harus mengambil sikap segera, ada peristiwa hukum juga disitu. Jadi semua yang diluar regulasi itu juga termasuk pungli,” sebut Syamsul.
Syamsul juga memberikan masukan kepada pemerintah sebelum digelarnya event WSBK di Mandalika 2023, permasalahan parkir harus dituntaskan.
“Kalau kita berbicara tentang wisata kan ada sapta pesona dan itu harus diwujudkan,” tegasnya.
“Untuk pemerintah kabupaten dan ITDC kita tanya keseriusan membangun pariwisata di Mandalika, kalau tidak bisa serahkan ke HPI untuk kelola atau asosiasi wisata lain karena kita juga sudah terlatih di lapangan,” pintanya.(nis)
Sy sebagai warga masayarat cinta pariwisata, hal ini hrs pemerintah terkait mengecek dan menata pengelola parkir yg masih berasa tidak legal, dan tidak jelas harga dan berkesan memberatkan para wisatawan di kawasan ini.
Bener nihhh jgn sampai masyarakat lokal males ke sini gara gara masalah beginian