LOMBOK – Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri mendadak tidak mau bicara saat diwawancara soal kelanjutan pembangunan Bendungan Mujur.
“Jangan buat itu dulu,” jawab siangkat saat dikonfirmasi jurnalis Koranlombok.id di lokasi peresmian jembatan Lantan 459, Jumat (13/1/2023).
Entah apa yang menyebabkan orang nomor satu di pemerintahan Lombok Tengah ini irit bicara soal Bendungan Mujur. Apakah karena munculnya polemic di bawah, atau anggaran pembangunan tidak ada.
Hal sama juga disampaikan Sekda Lombok Tengah, L. Firman Wijaya. Mantan Kadis PUPR ini tidak mau panjang lebar bicara Dam Mujur. Sekda hanya menerangkan, saat ini Pemkab sedang mengajukan anggaran ke pemerintah pusat.
“Hampir 400 hektare akan kita bebaskan untuk pembangunan Dam Mujur,” kata sekda singkat.
Sementara Sekda ditanyak soal kelanjutan Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP) atau dokumen rencana aksi penyediaan lahan dan pemukiman kembali, orang nomor satu di birokrasi ini tidak merespons.
Sementara, data diperoleh Koranlombok.id, setidaknya 217.38 hektare luas lahan untuk pembangunan Dam Mujur Lombok Tengah belum berhasil dibebaskan pemerintah. Sementara total luas lahan untuk pembangunannya, 394.94 hektare. Dari 217.38 hektare yang belum dibebaskan itu, berada di wilayah Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah.
“Ini sesuai dokumen latar belakang pelaksanaan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) yang kami terima,” ungkap Camat Praya Tengah, HL. Samsul Hilal kepada jurnalis Koranlombok.id, Kamis (29/12) siang.
Dijelaskan Hilal, dalam pembangunan Bendungan Mujur berdampak ke lima desa sebagai lokasi dilakukan pembebasan lahan. Diantaranya, Desa Mujur, Sukaraja Kecamatan Praya Timur. Desa Langko, Lowang Maka Kecamatan Janapria dan Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah.
“Cuma di Desa Lelong belum tuntas dibebaskan,” jelasnya.
Hilal mengaku, saat ini pembebasan belum tuntas karena munculnya penolakan dari warga Desa Lelong sebagai wilayah paling luas kenak dampak pembangunan. Warga menolak dilakukan LARAP. Katanya, anggapan warga ketika LARAP maka dipastikan pembangunan bendungan akan segera.
“Ini mungkin yang salah dipahami, kan ini belum-belum. Diukur dulu kebutuhan lahan oleh konsultan independen,” tegasnya.
Sampai dengan detik ini, kegiatan LARAP terpaksa dihentikan karena situasi di bawah tidak memungkinkan. Warga masih keras menolak dilakukan LARAP.
“Ini sesuai laporan ibu kades,” ungkapnya.
Disamping itu, tokoh masyarakat di Desa Lelong Zulhadi menegaskan sampai dengan hari ini warga menolak pembangunan Dam Mujur. Jika pemerintah ingin bendungan ini terbangun, pemerintah harus memenuhi permintaan warga.
“Pertama tunjukan ke kami mana lokasi relokasi nanti untuk warga, siapa yang bertanggungjawab, jika bupati atau NTB 1 mari ketemu dengan warga dan buat perjanjian di Notaris. Berikutnya harga tanah per are saat ini di tempat kami 30 juta, kalau ini dipenuhi saya atas nama pribadi yakin pembebasan lahan bisa dilakukan,” tegasnya.
Zul menjelaskan, sebenarnya dari wacana pembangunan dam ini sudah muncul sejak dirinya masih kecil alias puluhan tahun silam. Setiap 5 tahun sekali isu pembangunan Dam Mujur selalu muncul.
“Jadi kami melihat ada kepentingan politik juga di sini. Kenapa harus desa kami saja dibuat heboh, di Desa Mujur saja belum tuntas pembebasan, coba cek,” sebutnya.
Sementara untuk lokasi relokasi, warga menginginkan agar tidak jauh dari lokasi saat ini. Tujuan, agar warga bisa menikmati dari dampak keberadaan bendungan ini. “Kami tidak mau keluar dari Kecamatan Praya Tengah, kami juga tidak mau jauh direlokasi,” katanya.
“Saya yakin 2023 pembangunan Dam Mujur ini tidak akan dibahas lagi, semua sibuk pemilu,” sambungnya.(nis/ken)
Response (1)