LOMBOK – Komisi IV DPRD Lombok Tengah kecewa dengan Dinas PUPR dan Inspektorat yang tidak hadir dalam kegiatan sidak di RSUD Praya, Selasa (14/2/2023). Padahal Sekretariat DPRD sudah melayangkan surat ke dua OPD tersebut terkait robohnya plafon di ruang ICU lantai 2.
Tujuan dewan melayangkan surat ke PUPR untuk mencari tahu bagaimana perencanaan awal pembangunan di RSUD Praya. Sementara Inspektorat soal perlu dilakukan audit. Namun sayang, pihak PUPR malah datang telat.
“Ini membuktikan bahwa OPD tidak proaktif terkait dengan kondisi-kondisi kita di Lombok Tengah, maka akan kami minta klarifikasi dinas yang kita undang terkait ketidakhadirannya kenapa, apakah karena ketidak peduliannya atau kelalaiannya,” tegas anggota Komisi IV DPRD Loteng, Legewarman.
Politisi PBB ini menyebutkan, perlu adanya rembuk bersama terkait kondisi RSUD Praya tersebut, mereka jangan sampai semua infrastruktur gedung pemerintah Lombok Tengah rata-rata dalam kondisi rusak karena kurang perhatian dari pihak yang memiliki tanggung jawab.
“Ini salahnya ada di perencanaannya dulu,” sebutnya.
Sementara, dari hasil sidak dewan. Ditemukan plafon yang roboh sudah diperbaiki. Alasan pihak RSUD untuk mengejar akreditasi dua minggu kedepan, sementara itu masih ada bagian plafon yang terlihat berjamur akibat air yang keluar dari AC.
“Kemarin kita dihebohkan oleh media terkait dengan robohnya plafon di ruangan ICU, tapi ternyata kita keduluan karena gesitnya Pak Dirut langsung ditutup karena terkait persiapan akreditasi. Kita apresiasi proaktifnya beliau,” katanya.
Lege mengatakan, gedung yang plafon roboh dibangun tahun 2018, namun dia melihat perencanaannya kurang bagus maka berdampak pada plafon. Misalnya, pipa-pipa AC yang tidak berada di dalam tembok ini merembes akhirnya plafon menjadi berjamur, lembab dan berjatuhan.
Sementara itu, Direktur RSUD Praya, Mamang Bagiansyah membenarkan terkait kondisi plafon ruangan ICU yang roboh. Dirinya juga membantah diperbaikinya plafon karena adanya sidak dari DPRD.
“Kami tidak menutup-nutupi. Karena target jangka pendeknya kita akan menghadapi akreditasi dalam dua pekan kedepan, bukan karena beliau akan datang,” tegasnya.
Mamang mengatakan bahwa rekomendasi dari pihak terkait terutama Dinas PUPR terkait infrastruktur kesehatan tersebut akan dilakukan setelah akreditasi.
“Jadi kita secara lisan telah menghubungi Pak Sekda dan telah meminta Dinas PU untuk mengasesst kondisi bangunan kami,” katanya.(nis)
