Loteng Pertama di NTB Miliki Mal Pelayanan Publik

oleh -800 Dilihat
FOTO ANIS JURNALIS KORANLOMBOK.ID MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas bersama Bupati Loteng HL. Pathul Bahri dan Anggota DPR RI Rachmat Hidayat saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di eks kantor DPRD, Rabu (1/3/2023).

LOMBOKMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (ManPAN-RB), Abdullah Azwar Anas meninjau keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lombok Tengah, Rabu pagi (1/3/2023).

Dalam kunjungannya, Azwar mengatakan dirinya cukup senang melihat kondisi mal pelayanan publik yang pertama di NTB, sebab ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo untuk meringkas pelayanan birokrasi dalam satu wadah dan memudahkan masyarakat.

“Next level daerah-daerah yang sudah punya Mal Pelayanan Publik (MPP) cukup lama dan punya infrastruktur serta pendukungnya, kita sedang mendorong adanya MPP digital. Nanti cukup diselesaikan dengan HP dan nanti segera kita siapkan,” tegasnya di hadapan wartawan.

Baca Juga  Polres Loteng Didemo, Didesak Usut Tuntas Kasus Kematian Heni

Azwar berkeinginan negara memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait berbagai macam urusan birokrasi dalam satu atapatap dan terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

“Kita berharap seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan agama dan imigrasi ada di satu tempat, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan,” harapnya.

 

Selain itu, menteri mengatakan di beberapa daerah sudah ada layanan MPP dengan sistem jemput bola kepada masyarakat yang disebut dengan mobile service, dan self service atau pelayanan mandiri menggunakan alat tertentu semacam ATM dan semoga kedepannya bisa diterapkan di Lombok Tengah.

Baca Juga  Densus 88 Geledah Dua Rumah Terduga Teroris di Lobar

“Kita senang di Lombok Tengah saat ini sudah ada mal pelayanan publik, yang penting sudah dimulai dan nanti kita bisa evaluasi. Saya sudah bilang tadi untuk polri di NTB saya minta layanan SIM, SKCK, dan tilang juga bisa di sini, sehingga rakyat mendapatkan alternatif pelayanan,” tegasnya.

Baca Juga  Video Pengakuan Hubungan Terlarang Oknum Dokter di RSUD Provinsi NTB

 

Sementara, Bupati Lombok Tengah, H.L. Pathul Bahri mengatakan ada 160 jenis pelayanan yang ada di MPP dan akan ada evaluasi oleh Kementerian PAN – RB setelah 3 bulan kedepan.

Pathul mengatakan terkait beberapa pelayanan yang belum tersedia di MPP, perlahan akan dilengkapi dengan cara berkolaborasi dengan pihak lainnya.

“Alhamdulillah sudah mulai tertata karena masalah kolaborasi dan semuanya perlu sinergi , Insyaallah dalam waktu dekat terisi semua,” yakinnya.(nis)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Memberikan informasi Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.