LOMBOK – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas sempat mengecek kehadiran jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lombok Tengah dalam acara grand launching Mal Pelayanan Public (MPP) di kantor Bupati, Rabu (1/3/2023). Dalam kesempatan itu, Kapolres Lombok Tengah tidak hadir dan dipertanyakan menteri.
“Pak Kajari mana? Oh ibu Kajari ya, pak Dandim ada. Kapolres mana? Ada acara ya, yang wakili ini siapa?” tanya MenPAN-R sebelum membuka sambutannya.
MenPAN-RB berharap dalam kegiatan hari ini jajaran Forkopimda bisa hadir. Sebab ini juga bagian dari amanat Presiden Joko Widodo untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
“Pelayanan kedepan ini menjadi kunci. Birokrasi harus jadi enjing pelayanan,” tegasnya.
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengungkapkan, sejak lama pihaknya menantikan ada mal pelayanan di NTB. Beruntungnya hari ini Pemerintah Lombok Tengah jadi yang pertama memulai. Dengan hadirnya mal pelayanan ini, menteri berharap akan berdampak kepada rakyat. Apalagi ini menjadi mandate Presiden Joko Widodo langsung.
“Pak Bupati, Pak Sekda mandate pak presiden birokrasi harus bergerak dan lebih lincah lagi,” katanya.
MenPAN-RB mengibaratkan, jika seperti pemain sepak bola kita tidak main pada menit pertama melainkan main pada menit 13. Maka apa menjadi amanat harus menjadi skala prioritas. Sama halnya yang pernah dia lakukan di Pemkab Banyuwangi selama dua periode.
“Kita harus lincah, kalau tidak begitu media sosial bisa hukum kita. Sama seperti putra pejabat pajak dampaknya luar biasa,” singgungnya.
Menurut menteri, NTB harus banyak bersyukur karena komitmen Presiden Joko Widodo dibuktikan dengan dibangunnya Sirkuit Mandalika. Destinasi pariwisata super prioritas tidak untuk semua daerah. Begitu juga Lombok Tengah kini memiliki kawasan khusus.
“Makanya syukurnya harus banyak,” katanya.(red)
