LOMBOK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, M. Tauhid berharap dampak dari World Superbike (WSBK) tahun lalu tidak terulang kembali. Pasalnya, pajak hiburan yang diterima Pemkab Lombok Tengah dari ITDC pada WSBK sebelumnya ditargetkan Rp. 4 miliar justru disetor ITDC ke pemkab Rp. 900 juta.
“Saya tidak ingin ini terulang kembali, karena disitu kita berharap PAD besar pajak hiburan,” ungkap Tauhid kepada jurnalis Koranlombok.id, Senin (6/3/2023).
Dijelaskan dewan dua periode ini, target pajak hiburan tahun 2023 Pemkab Rp. 78 miliar. Baik pajak hiburan WSBK hingga MotoGP. Namun ini akan diketahui terealisasi tidaknya nanti saat pembahasan APBD-Perubahan 2023.
“Saya sebagai Ketua Banggar dan Komisi II ada rencana berkunjung ke perpajakan untuk mencari tahu seperti apa penghitungannya. Biar jelas. Nanti kami juga akan tanyakan ini ke Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD teknis,” tegasnya.
Sementara itu untuk PAD WSBK 2023, dewan juga berencana akan duduk bersama dengan OPD terkait dalam waktu dekat. Termasuk menjadikan refrensi informasi soal pemberitaan di media soal penonton WSBK kemarin. Dimana seperti disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno kurang lebih 59 ribu penonton saat WSBK. Di sana ada kuota untuk pelajar juga.
“59 ribu ini jadi refrensi saya. Biar jelas berapa sih pendapatan realnya dan saya tidak nonton juga,” tuturnya.
Khusus dalam pajak hiburan ini, Badan Anggaran DPRD berencana akan menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun diakui Tauhid, jika pada WSBK saat ini pemkab tidak memasang target PAD.(nis)
