LOMBOK – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah, Lalu Rahadian mengungkapkan jika pihaknya sedang berdiskusi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terkait maraknya pembangunan sumur bor. Pembangunan ini tanpa ada kajian kelayakan lingkungan.
”Beberapa tahun terakhir ini luar biasa (banyak) kita bangun sumur bor,”ungkapnya dalam acara Musrenbang RKPD Kecamatan Praya tahun 2024 di Taman Bunga dan Lesehan Telu-Telu Praya, Kamis (16/3/2023).
Rahadian menyebutkan, setiap kunjungan reses anggota DPRD ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, permintaan warga pembuatan sumur bor begitu banyak. Sementara warga tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan ke depan.
”Kita khawatir nanti muka tanah ini turun. Ini sudah terjadi di Semarang dan beberapa tempat di Pulau Jawa,” bebernya.
Rahadian mencontohkan, jika pembangunan sumur bor terlalu intensif maka saat terjadi gempa, tanah akan menjadi ringkih yang dapat menyebabkan tanah bergeser, bergerak, atau bahkan cepat bergoyang.
”Ini yang belum kita kaji betul, sehingga kemarin saat diskusi dengan WALHI, ini menjadi pembahasan pokok,” sebutnya.
Rahadian berharap, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dapat menyisihkan anggaran untuk mengalokasikan anggaran ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan kajian skala holistik tentang kemampuan daya dukung suatu wilayah apabila terus menerus dibangun sumur bor.
”Jangan sampai untuk memenuhi kebutuhan air bersih, tapi ke depan malah jadi malapetaka bagi anak cucu kita,” katanya.
Selain itu, menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta Musrenbang soal pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kecamatan Praya, Kadis PUPR ini berharap PDAM memperluas jaringan dan sambungan rumahnya.
”Kami berpikir agak miris memang kalau Kecamatan Praya ini meminta sumur bor,” tuturnya.(dk/wan)
Untuk daerah selatan( Pujut ) memang sangat kami butuhkan yg namanya sumur bor terutama di musim kemarau. Sumur bor untuk pertanian dan peternakan.