LOMBOK – Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Supli mengungkapkan jika masih ada 28 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditempati masyarakat Gumi Tastura sampai sekarang.
Dari kondisi ini, dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) pihaknya bersikeras untuk mengalokasikan dana aspirasi untuk menuntaskan PR besar ini. Kendati dana aspirasi saat ini lebih difokuskan ke pembenahan bidang pendidikan dan kesehatan. Pihaknya akan tetap menyuarakan dan memperjuangkan ini.
“Makanya saya keberatan, kita sebagai anggota dewan yang mempunyai hak penting nggak boleh dihilangkan. Makanya alhamdulillah pokir kami yang nyantol di Dinas Perkim masih aman,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (16/3/2023).
Sementara, usulan perbaikan rumah tak layak huni merupakan aspirasi masyarakat yang harus masuk bukan hanya dari dana aspirasi, tapi dana pemerintah tahun 2023. Selain itu dengan program perbaikan rumah tak layak huni otomatis akan meningkatkan kesehetan masyarakat.
“Makanya saya kemarin itu minta supaya tidak dihapus, karena ini bagian dari masyarakat,” tegasnya.
Supli mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi hunian masyarakat yang jauh dari kata layak, bahkam dengan ukuran rumah yang sempit dihuni sembilan orang, pernah ditemukannya.
“Insyaallah ada perencanaan bulan ini di Perkim, dan eksekusinya sekitar bulan depan. Itu khusus di Dapil saya yang diperjuangkan,” ungkapnya.
Pada tahun 2023, Supli lebih dahulu menganggarkan dana aspirasi untuk perbaikan rumah tak layak huni melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Daripada diusulkan dalam Musrembang di Kecamatan Praya, Kamis pekan lalu.
Supli membeberkan titik mana saja dana aspirasinya untuk perbaikan 17 rumah tak layak huni. Di antaranya, 6 unit di Desa Jago , 1 di Desa Montong Terap Bodak, 1 Desa Bunut Baok, 1 Semayan, 1 Kekere dan 7 unit di Kecamatan Praya Tengah.
“Itu aspirasi, artinya kita sudah lebih dulu menyambut usulan mereka ini,” tegasnya.(nis)
