LOMBOK – Sebagian besar kepala sekolah di Lombok Tengah menyebutkan jika pembuatan website sekolah dengan menggunakan jasa pihak ketiga inisial, PT SJG dinilai mahal. Parahnya lagi, para kepala sekolah tidak mengetahui dasar pembuatan website sekolah ini apa. Apakah perintah Kepala Dinas Pendidikan, atau kepentingan kelompok?
“Menurut kami mahal kalau Rp 5 juta, sementara di luar ada yang bisa dengan biaya Rp 1,5 juta. Kami juga tidak tahu aturan yang mengarahkan sekolah membuat website,” ungkap Kepala SDN 2 Leneng, Baiq Nurjanah kepada jurnalis Koranlombok.id, Sabtu (18/3/2023).
Dalam proses pembuatan website sekolah tahun 2022, Nurjanah mengakui tidak pernah ada sosialisasi dari dinas. Begitu juga pihak perusahaan. Namun lebih janggal lagi, ketika kepala sekolah mengaku dihubungi pihak perusahaan PT SJG agar memasukan anggaran pembuatan website melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
“Direktur perusahaan berpesan dan mengingatkan agar dimasukan di RKKS,” bebernya.
Diceritakan Nurjanah, pada saat penandatanganan MoU pembuatan website menggunakan jasa pihak ketiga. Pihaknya tidak menerima undangan resmi dina. Hanya dihubungi dan diminta datang ke dinas membawa stempel sekolah.
“Jadi saya tandatangan tanpa ada materai, tapi ada juga yang tandatangan pakai materai. Ada juga menolak,” bebernya.
Diceritakannya, bawah sebelumnya ada juga yang mengaku oknum wartawan pernah berniat mau membantu membuatkan website sekolah dengan biaya Rp 1,5 juta. Bahkan dia sangat tertarik karena murah.
“Cuma saya belum iya kan karena belum ada dana waktu itu,” sebutnya.
Sementara saat ini sepengetahuannya di Gugus ada tiga sekolah belum membuat website sekolah melalui jasa PT SJG. Yakni, SDN Kungrundun dan SDN Tiwuasem.
“Cuma jadi masalah dana ini tidak ada, kalaupun 1,5 juta mungkin bisa kami upayakan. Tapi kalau 5 juta sekolah lain juga bilang mahal,” ungkapnya.
Diceritakan Nurjanah, setidaknya 29 sekolah lain pernah dipanggil Makbul Kabid di Dinas Pendidikan Lombok Tengah lantaran belum menyelesaikan pembayaran di pihak perusahaan. Makbul kemudian menyarankan agar diselesaikan website sekolah dengan menganjurkan bayar 3 kali.
“Setelah kami kumpul di ruang, kami bilang kita mau beli kalau bayar bertahap. Tapi kalau langsung kami tidak ada dana. Tapi perusahaan bilang harus selesai bulan itu, jadi kami bingung,” ungkapnya lagi.
Disinggung Nurjanah, pihaknya di internal sekolah juga saat ini sedang berlangsung audit dilakukan Inspektorat dan BPKP Perwakilan NTB. Audit sudang berlangsung dua minggu lalu. Berkas di sekolah semua dibawa dan pihak sekolah diminta menunggu. Namun sayang, Nurjanah tidak menjelasan detail diaudit dalam rangka apa.
“Kemarin kita dilakukan proses akreditasi, sampai-sampai ujian sekolah anak kami tunda, kami utamakan akreditasi. Belum lagi ada audit,” ceritanya.
Khusus persoalan pembuatan website sekolah, jurnalis Koranlombok.id diarahkan untuk mengkonfirmasi sekolah lain juga. Agar tidak hanya SDN yang ia pimpin diberitakan soal ini.(nis/dk)
