Organisasi Profesi Kesehatan di NTB Bereaksi Lagi, Tolak Omnibus Law Kesehatan

oleh -779 Dilihat
FOTO ANIS PRABOWO JURNALIS KORANLOMBOK.ID Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB bersama dengan organisasi profesi lainnya saat membahas penolakan Omnibus Law Kesehatan, Rabu (12/4/2023).

LOMBOK – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB bersama organisasi profesi kesehatan lainnya di antaranya, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) kembali bereaksi di NTB. Mereka menilai RUU Kesehatan yang masih dalam tahap pembahasan di DPR mengancam profesi mereka, karena dinilai ada potensi kriminalisasi tenaga kesehatan.

“Kami pengennya bagaimana kedepan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan lebih kuat lagi justru bukan dilemahkan,” tegas Ketua IDI Wilayah NTB, dokter Rohadi kepada awak media, Rabu (12/4/2023).

Baca Juga  Rokok Illegal Menjamur di Lombok Tengah

Dimana dalam draft RUU Omnibus Law Kesehatan Pasal 282 Ayat 2, 320, 321, 322, 327 dan 328 berpotensi mengkriminalisasi tenaga kesehatan. Selain itu fungsi organisasi profesi dirasa semakin dikebiri, sehingga dinilai dapat berpengaruh pada profesionalitas dan rawan adanya pelanggaran etika profesi karena minim pengawasan jika aturan tersebut diberlakukan.

Menurut dia, sistem yang ada sebelumnya sudah cukup baik sehingga jika pemerintah ingin ada perubahan maka cukup direalisisakan melalui Permenkes. Misalnya, terkait distribusi, kesejahteraan, dan perlindungan tenaga kesehatan yang harus dikuatkan.

Baca Juga  Banggar DPRD Loteng Beberkan Struktur Rancangan APBD 2024

“Kalau tidak ada sistem yang sudah jalan kemudian organisasi profesi yang lain juga sudah lama, kalau kita ingin ada perubahan sebenarnya bukan menempuh dengan membuat undang-undang Omnibus Law,” katanya tegas.

Untuk itu, IDI meminta terkait Omnibus Law Kesehatan stop dibahas di DPR RI, sebab tidak berpihak kepada tenaga kesehatan dan dapat membahayakan kepada sistem kesehatan masyarakat. Dalam persoalan ini, IDI NTB akan melihat bagaimana reaksi pemerintah, namun ia berharap penolakan tersebut dapat didengarkan.

Baca Juga  Jalankan Visi Menteri BUMN, Dirut PLN Diganjar Penghargaan

“Tentunya kami sebagai dari bagian masyarakat harus didengarkan, karena kita selama ini sudah memberikan yang terbaik bagi bangsa dengan semangat pengabdian masyarakat,” pungkasnya.(nis)

 

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Memberikan informasi Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.