Satgas Saber Pungli Mana? Lendek: Sudah Saatnya Ditindak Tegas

oleh -730 Dilihat
FOTO ISTIMEWA KORANLOMBOK.ID Ini karcis parkir di Kawasan Mandalika Kuta, Lombok Tengah.

LOMBOK – Kawasan Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah kembali tercoreng akibat ulah oknum sekelompok orang yang melakukan pungutan liar (Pungli) berkedok karcis parkir. Ini bukan baru pertama kali terjadi.

Adapun biaya parkir untuk bus Rp 20 ribu, roda empat Rp 15 ribu dan roda dua Rp 10 ribu. Dalam karcis parkir ini ditulis Retribusi Masuk Objek Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah. Lebih anehnya lagi di bawah tertulis, Perhatian !!! Jaga barang bawaan anda, hilang bukan tanggungjawab kami.

Baca Juga  Pengumuman ! Wanita Cantik Asal NTB Akan Diseleksi jadi Umbrella Girl

Di tengah ramainya di media sosial pemberitaan ini, keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar ( Saber Pungli) Lombok Tengah bahkan NTB disorot warganet. Mereka mempertanyakan dimana peran dan tugas Saber Pungli selama ini. Beberapa kali kasus ini terulang, Satgas ini justru tidak pernah nonggol.

“Saber Pungli udah bubar ya, atau masih bobok manis,” tulis Yolanda warganet dalam kolom komentar berita yang viral.

 

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah H. Lendek Jayadi mengaku menyayangkan kejadian ini kembali terjadi. Padahal pihaknya mengaku sudah melakukan upaya pendekatan social, komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak beberapa waktu lalu. Termasuk melakukan pertemuan.

Baca Juga  25 Organisasi Akan Turun Demo Besar-besaran di Mataram

Lendek menyebutkan, ini selalu menjadi persoalan. Apalagi sampai ramai di media social. Dipastikan ini sangat menciderai dunia pariwisata khususnya KEK Mandalika.

“Kita sayangkan ulah segelintir kelompok orang hanya untuk kepentingan pribadi di Kawasan Mandalika. Kami atas nama Pemda sekali lagi sangat menyayangkan ini terjadi,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (26/4/2023).

Baca Juga  Caleg PAN yang Nyabu jadi Tersangka

Atas kejadian ini, Lendek melihat sudah saatnya ditindak tegas oleh pihak berwenang. Mereka juga bisa melakukan penertiban agar tidak terulang lagi. Menurutnya, tidak ada artinya kerja keras pemerintah pusat sampai ke bawah namun dengan mudah diciderai kelompok tidak bertanggungjawab.

“Dulu kami tolerir dan kami lakukanpembinaan. Kami amat sangat sayangkan, kami hubungi pihak PT. ITDC ternyata ITDC tidak membenarkan adanya koordinasi, SWIM juga kami komunikasi mereka juga menyayangkan ini,” katanya.(nis/ken)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Memberikan informasi Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.