LOMBOK – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 harusnya dijadikan momen untuk mengevaluasi diri oleh pemerintah Lombok Tengah. Bukan hanya fokus terhadap rangkaian acara seremonial semata. Pasalnya, cara-cara ini terus dilakukan di momen Hardiknas tanpa ada gebrakan baru.
Parahnya, sampai dengan sekarang angka putus sekolah di Lombok Tengah masih tinggi. Hal ini mengundang anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Legewarman angkat bicara.
“Ini penting sekali karena masih tergolong tinggi, kita harapkan kedepannya ada terobosan,” tegasnya kepada media, Selasa (2/4/2023).
Informasi yang diterima, angka putus sekolah mencapai 2 ribu orang per tahun, namun menurut Lege perlu pendataan lebih valid lagi dari Dinas Pendidikan dan Bappeda.
Lege yakin persoalan biaya pendidikan bukan menjadi penyebab angka putus sekolah tinggi. Sebab, pendidikan telah digratiskan pemerintah mulai tingkat SD hingga SMP.
Ia mengatakan jika penyebab putus sekolah adalah masalah kekeluargaan nantinya pemerintah melalui sekolah dapat mendatangkan psikolog pendidikan untuk memberikan keyakinan pendidikan merupakan hal yang penting.
“Beberapa tahun ini kita minta Bappeda untuk melakukan assesment atau kajian terkait apa penyebab putus sekolah ini, maka perlu ada data yang valid, karena angka ini masih meraba-raba. Ini yang kita coba temukan kita minta dua dinas tersebut agar didata by name by addres, apa permasalahannya,” tegasnya.
Sementara Lege yakin, kasus pernikahan dini bukan menjadi penyebab utama angka putus sekolah tinggi. Kendati demikian perlu ada cara mencegah dengan pihak sekolah dapat melakukan sosialisasi lebih intens atau menyediakan alternatif pendidikan lainnya melalui sekolah terbuka.
Terakhir data yang diterima Lege bersumber dari Dinas Pendidikan 3 tahun lalu, dimana waktu itu terdapat dari sekitar 90 ribu anak yang merupakan lulusan SD melanjutkan ke SMP sekitar 32 ribu orang.
“Berarti sisanya ke MTs /sederejat tapi ternyata dari selisih angka itu masih ada 2 ribu yang kita temukan tidak melanjutkan sekolah, makanya untuk menvalidkan data ini kita minta Dinas Pendidikan untuk turun langsung. Pasti kan ada data dari sekolah kemana siswa yang lulus melanjutkan,” pungkasnya. (nis)
