LOMBOK – Investor proyek pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani mulai buka-bukaan terhadap kendala dihadapi. Permasalahan disebut ada di Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Humas PT. Indonesia Lombok Resort (ILR), Ahui mengungkapkan, dari internal perusahaan diklaimnya tidak ada kendala. Namun akhir-akhir ini perusahaan dihadapkan dengan satu masalah. Dimana, masih belum ada informasi yang jelas mengenai pelebaran jalan yang dijanjikann pemerintah yang dimulai dari titik mana, kemudian sampai akhir di titik mana pelebaran jalannya.
“Kita harus ada kepastian dimana tepatnya pelebaran jalan, pemerintah kita akan membangun jalan menuju lokasi basecamp,” ungkapnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Minggu (14/5/2023) malam.
Ahui membeberkan, kemarin terakhir pihaknya melakukan rapat di Kantor PUPR Provinsi. Dalam rapat membahas mengenai pelebaran jalan, namun anehnya belum ada keputusan yang pasti mengenai siapa yang melebarkan jalan. Apakah pemerintah provinsi atau Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Menurut dia, jika sudah ada keputusan siapa yang mendanai pembangunan jalan tersebut harus ada pembahasan dulu di DPR agar dana bisa cair. Bahkan perkiraannya membutuhkan waktu 1 tahun bahkan lebih.
“Jadi kita hanya inginkan perjanjian kerjasama dengan perusahaan kita dengan PUPR baik provinsi atau pemkab mengenai pelebaran jalan, baru kita bisa melanjutkan design untuk pembangunan jalan,” bebernya.
Disebutkan Ahui, intinya permasalahan yang dihadapi saat ini belum menerima PKS atau rencana design yang perusahaan sampaikan berbulan bulan. Tujuannya agar kepastian dari pemerintah untuk pelebaran jalannya jelas.
Sementara itu, investor saat ini di internal kembali ditegaskan tidak ada kendala. Investor belum terlihat memulai pembangunan karena harus kembali ke negara untuk mengadakan pertemuan dengan mitra perusahaan yang membangun kereta gantung, dalam rangka membahas perencanaan konstruksi dan pembahasan survei untuk boring lapisan tanah.
“Sari pembahasan itu sudah tiga kali perbaikan DED supaya lebih tepat solusinya. Ini juga ada pembahasan mengenai ketentuan dan regulasi yang ada di Indonesia supaya ada pemahaman dan kesamaan persepsi. Jadi makanya agak lama pembahasannya,” ungkapnya lagi.
Selanjutnya perlu diketahui nilai investasi investor bukan kecil. Ada 2,2 triliun nilai investasi. Bahkan sebagai bentuk keseriusannya, perusahaan asal China ini sudah membayar iuran pemamfaatan jasa pariwisata alam ke Bappeda NTB Rp 5 miliar.
“Yang jelas akhir bulan Mei team kereta gantung kita akan datang untuk survei fisik yang kedua kalinya karena survei kemarin yang pertama adalah survei secara luas memakai drone tidak secara spesifik surveinya,” pungkasnya.(dik)
