WSBK Akan Dihapus, Ketua DPRD Loteng Harap Dikaji Ulang

oleh -1549 Dilihat
FOTO ANIS PRABOWO JURNALIS KORANLOMBOK.ID Salah satu pebalap WSBK saat melintas di Sirkuit Mandalika, Jumat (3/3/2023).

LOMBOK – Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid angkat bicara terkait wacana akan dihapusnya event World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika tahun depan. Dia berharap agar rencana itu dikaji ulang.

Tauhid menegaskan, seharusnya BUMN sebagai pengelola dan pemerintah harus melihat bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya event internasional ini. Demikian juga terhadap bidang pariwisata dan Industri Kecil Menengah (IKM) terutama di Lombok Tengah.

“Kita bisa melihat saat itu hunian hotel meningkat, kunjungan wisatawan meningkat dan lebih-lebih para pelaku UMKM kita juga penuh antusias karena bisa menjual produk-produknya,” terangnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Senin (19/6/2023).

Dibeberkan politisi Gerindra ini, setidaknya dengan meningkat jumlah kunjungan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun saat ini belum memenuhi target.

 

Tauhid menegaskan, untuk kerugian yang ditimbulkan merupakan suatu hal yang wajar dalam dunia bisnis, apalagi event ini pertama kali digelar. Belum lagi dalam kondisi darurat karena pandemi Covid-19, sehingga jumlah kunjungan tidak sebanyak yang diharapkan.

Baca Juga  Lombok Tengah Dapat Penghargaan dari Mendes PDTT

“Lihat lah multy player effectnya kepada masyarakat seperti para pelaku pariwisata dan UMKM,” katanya lagi.

 

Dia juga berharap dampak ekonomi yang mulai terbangun dari gelaran event itu menjadi dasar pengelola untuk bisa tetap diadakan WSBK.

 

Sebelumnya, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri menyampaikan rasa kecewanya terhadap rencana dihapusnya perhelatan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika. Penghapusan ini akan dilakukan dampak dari meruginya PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selama event digelar. Setidaknya ada Rp 100 miliar kerugian ditimbulkan.

“Jangan ada kata-kata rugi, saya tidak suka dengarnya,” tegas bupati kepada media di ruang kerjanya, Jumat siang (16/6/2023).

Bupati curiga ketika pihak pengelola atau pengembang menyampaikan kerugiaan. Patut dicurigai ada ketidat beresan dalam manajemen. Pasalnya, selama ini pemkab tidak terlibat menjadi pihak pengawas di dalam tubuh anak perusahaan BUMN itu.

Baca Juga  SDN 3 Praya Belum Butuh Website, Kapsek: Sebenarnya Ada Lebih Murah

“Tidak perlu sampaikan kerugian, kami tidak awasi. Dari mana bisa, yang jelas kami tidak tau,” katanya.

Pathul kemudian memaparkan cara seorang pengusaha membuka bisnisnya. Bisanya tahun pertama mereka membakar uang, dan itu belum tentu sampai tahun ketiga sudah ada untung. Menurut bupati, banyak pengusaha bakar uang dulu karena untuk kepentingan dan keberlangsungan usaha.

“Mungkin promosi tidak maksimal dan lainnya itu yang menyebabkan rugi. Berikut tidak menutup kemungkinan rugi karena persoalan di manajemen internal,” sebutnya.

Disampaikan tegas politisi Gerindra itu, selama ini pemkab sangat mendukung penuh pengembangan KEK Mandalika. Bahkan untuk pembangunan sirkuit, kuburan nenek moyang yang ada di dalam garis star sirkuit dipindah demi terwujudnya cita-cita pemeriantah terutama Presiden Joko Widodo.

 

“Kami kecewa ketika disampaikan rugi hari ini, ini bahasanya sama mendiskreditkan kami pemda akhirnya investor mikir mau investasi di sana,” ungkapnya.

Baca Juga  Penonton MXGP Keluhkan Jauh Lokasi Toilet, Salat Terpaksa di Sini

 

Sekalipun ada isu munculnya kerugian dan sirkuit akan dibangun di luar NTB, Pathul malah mempertanyakan untuk apa mengembangkan KEK Mandalika selama ini.

“Besok kalau rugi di sana terus bagaimana. Ini kan hamper setiap tahun direksi diganti, kami tau apa masalahnya. Tidak kan,” katanya kesal.

Bupati kemudian membeberkan data pendapatan parkir selama event WSBK 2023. Sesuai data ITDC tanggal  3 Maret ada 27 mobil parkir, 54 motor. Tanggal 4 Maret mobil parkir 70, motor 187, bus 1, selanjutnya tanggal 5 Maret mobil 400, motor 461 dan bus 21. Sementara total pajak keseluruhan parkir Rp 152.880.000,

“Sementara kami lihat ada ribuan, ini siapa yang mengontrol. Siapa yang tau manajemen salah, kami masyarakat Lombok Tengah tidak tau karena tidak ada kapasitas ini dalam laporan mereka,” tegasnya lagi.(nis)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Memberikan informasi Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.