LOMBOK – Ketua Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (HIMMAH NWDI) Lombok Tengah, Nasrullah meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
Menurutnya, sistem zonasi khususnya tingkat SMA/sederajat ini sangat mencederai sistem pendidikan. Demikian diberlakukan sejumlah sekolah di Lombok Tengah, salah satunya disebut SMAN 1 Praya yang menerapkan sistem zonasi, afirmasi dan prestasi.
“Saya mewakili kecamatan lain menegaskan sangat merasa terhina dengan sistem ini, saya juga mengantongi beberapa data dari tahun sebelumnya ada yang masuk diluar zonasi. Saya juga menduga itu adalah sistem titipan,” tegasnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Kamis (13/7/2023) via wa.
Nasrullah menegaskan, tidak ada alasan untuk tidak dievaluasi sistem ini. Sebab telah merusak kebebasan dalam dunia pendidikan. Jika memang aturannya kongkrit menurutnya tidak ada masalah, namun sebaliknya ada dugaan kuat sejumlah siswa masuk tidak sesuai sistem. Mereka merubah domisili dari kecamatan luar Praya menjadi domisili di Kecamatan Praya, sehingga diterima.
“Kuat dugaan kami bahwa ini semua permainan orang dalam yang menggunakan sistem titip menitip,” tudingnya.
Ditegaskannya lagi, sekolah ini milik publik semua orang bisa menikmatinya. Namun dengan fakta yang ada, HIMMAH NWDI Lombok Tengah dengan tegas sangat mempersoalkan kebijakan ini.
“Kami beberapa kali mendatangi kepala sekolah untuk menanyakan persoalan-persoalan di masyarakat, namun mereka tidak mau ditemui,” sebut Nasrullah.
“Kami mendesak pemerintah terkait agar segera memanggil dan menindak tegas kepala sekolah dan jajarannya,” sambung dia.(rin)
