LOMBOK – Buntut dari hasil mutasi kepala sekolah baik SD dan SMP di Kabupaten Lombok Tengah, belum lama ini. Beredar kabar guru bakal turun aksi demo ke pemerintah kabupaten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Di tengah kabar yang beredar, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Tengah H. Amir membenarkan rencana aksi tersebut. Dari rencana itu, melalui Ketua Cabang PGRI dirinya meminta untuk bisa meredam keinginan besar para guru.
“Memang ada rencana untuk turun demo. Tapi saya jelaskan, kita guru harus memberikan contoh belum lagi dampak kepada anak-anak yang ditinggal,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (26/7/2023).
Dari rencana turun aksi, PGRI kabupaten menyampaikan di bawah jika pihaknya akan tetap bergerak menyuarakan aspirasi guru di bawah. Bahkan menindaklanjuti persoalan ini, pihaknya telah melakukan rapat dengan pengurus PGRI.
“Dalam hasil rapat kami berikan solusi kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya semoga ini segera direalisasikan,” harapnya.
Misalnya nanti usulan mereka tidak diindahkan pemerintah, PGRI kabupaten akan kembali bergerak. Sebenarnya, puncak dari munculnya rencana demo ini karena banyak Plt kepala sekolah sebelumnya yang kecewa hasil mutasi. Belum lagi ada guru belum menerima SK dan mereka tidak tahu sekarang di mana. Apakah di rumah atau di mana.
“Plt ini paling kecewa dan ini wajar menurut kami. Tapi mudahan tidak menjadi riak saja,” katanya lagi.
Dalam kesempatan itu, Ketua PGRI juga membuka bobrok lain di dunai pendidikan Lombok Tengah akhir ini. Salah satunya, rencana merger atau penggabungan sekolah. SDN 2 Tengari, SDN 1 Tengari dan SDN 4 Praya. Wacana merger ini sejak lama digaungkan, namun sampai sekarang tak ada realisasinya.
“Rencana merger sudah lama, eh muncul lagi dampak mutasi,” sebutnya.
Menurut dia, dinas harus segera bersikap. Bukan malah menggantung seperti sekarang. Apalagi beberapa sekolah ditinggal pemimpin atau kepala sekolah itu ada dampak besar.
“Seperti anak ayam ditinggal induknya,” sentilnya.
Amir menjelaskan dampak sekolah tanpa kepala. Salah satunya, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara sistem merah semua, hak Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bahkan sertifikasi guru juga keciprat imbasnya.
“Seyogyanya ini ditata dan simpel kok, diambil kepala sekolah bersama itu dinas membuat SK semua kepala sekolah itu pindah ke SDN Serengat misalnya tapi ada SK. Kalau SK kalau saya bisa buat 1 jam, gampang sekali ini kalau mau, jadi semua guru dan siswa akan pidah ke sana juga,” jelasnya.
Jika langkah ini dilakukan, dirinya yakin saat Input Dapodik maka akan hitam semua. Namun sebaliknya terjadi, semua kepala sekolah diambil jadi semua merah.
“Mudahan kedepan Pemda melalui BKPP segera buat SK perorangan itu,” tegasnya.(nis)
