DPMD Lombok Tengah Diminta Hapus Program Kunker Kades

oleh -1514 Dilihat
FOTO ANIS PRABOWO JURNALIS KORANLOMBOK.ID Seorang perwakilan NGO dari Lombok Tengah saat orasi di depan Kantor DPMD, Kamis (3/8/2023).

LOMBOK – Sejumlah NGO di Lombok Tengah melakukan aksi ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Para NGO atau LSM ini meminta agar DPMD menghapus program Kunjungan Kerja (Kunker) kepala desa.

Dalam orasi dilakukan para NGO ini, mereka dengan keras menolak kepala desa lakukan Kunker atau studi banding ke luar daerah bahkan keluar negeri. Mereka menilai kegiatan tersebut hanya bertujuan untuk berfoya-foya.

Selain itu, para NGO menganggap study banding masih bisa dilakukan di desa lainnya di Lombok Tengah yang memiliki program maju.

Baca Juga  Atlet Voli Pantai Kota Mataram NTB Juara Tingkat Nasional

“Hentikan anggaran mereka study banding, kalau ada anggaran harus ada hasil apakah berkelanjutan atau tidak,” tegas koordinator aksi,  Adipati, Kamis (3/8/2023).

 

Selanjutnya ia menilai tidak ada output kepada masyarakat demi kemajuan desa, melalui DPMD Adipati meminta anggaran untuk study banding dihilangkan.

Di tempat aksi, dia memprotes adanya study banding 17 kepala desa ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, kemudian ke Batam hingga desas desus menuju Singapura. Sementara anggaran per satu orang diketahui sejumlah Rp 12 juta yang menurutnya lebih baik dialokasikan untuk pembangunan desa.

Baca Juga  Putra Mantan Bupati Lobar Difitnah, Kuasa Hukum: Pelaku Harus Ditahan!

“Harus ditiadakan karena outputnya tidak jelas, faktanya banyak jalan-jalan,” katanya tegas.

“Kalau hari ini tidak ada kepastian. Boleh dianggarkan kalau ada hasilnya di dinas melalui APBDes, kita ada listnya tapi tidak ada kegiatan yang urgent,” sambung dia.

 

Sementara, Kepala DPMD Lombok Tengah, Lalu Rinjani menemui massa aksi menegaskan program tersebut memiliki banyak manfaat demi kemajuan desa di Lombok Tengah. Terutama untuk meluaskan wawasan dan jejaring kerja.

Dicontohkannya, ke Desa Umbulharjo di Yogyakarta dimana itu menjadi desa terbaik di Indonesia, para kades diminta dapat mengadopsi pembangunan karena memiliki PAD yang tinggi dari sektor pariwisata.

Baca Juga  Sembilan Fraksi di DPRD Tolak Pilkades Sistem E-voting

“Kemudian inovasi yang dilakukan di desa lain dan daerah lain utuk diikuti sehingga pelaksaanaan di desa bisa maksimal,” tegasnya.

 

Sementara kunjungan study banding ke Batam untuk belajar menangani penanganan tenaga kerja dan kewaspadaan Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) karena sebagai jalur PMI  illegal dari Lombok Tengah masuk.

“Outputnya bisa berupa kebijakan, peraturan, bisa kerjasama, pengelolaan dan lainnya,” kata Rinjani.(nis)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Memberikan informasi Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.