LOMBOK – Terdapat lima kecamatan di Kabupaten Lombok Barat mengalami krisis air bersih. Mirisnya, dari 95 persen sumur bor dibangun pemerintah kabupaten. Malah banyak sumur bor tak berfungsi.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, Sahrudin membeberkan nama lima kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan dan Kecamatan Batulayar.
“Dari lima kecamatan itu terdapat 16 desa dan 17.920 jiwa yang kesulitan air bersih,” ungkapnya saat dikonfirmasi jurnalis Koranlombok.id, Senin (4/9/2023).
Sahrudin menjelaskan, krisis air bersih di Lombok Barat mulai dirasakan warga dari Juli. Sementara puncak mulai dirasakan bulan Agustus hingga saat ini. Menindaklanjuti kondisi ini, pihak BPBD sudah mengantisipasi dengan dibuatkannya Surat Keputusan (SK) yang telah ditandatangani Bupati Lombok Barat. Untuk anggaran disiapkan BPBD khusus menangani kebencanaan krisis air bersih, enggan dibeberan.
Pihaknya berharap ada bantuan swadaya dari beberapa instansi UPD yang dilibatkan. Saat ini, bantuan tiga sampai empat tangki air bersih perharinya disalurkan ke desa yang mengalami krisis air bersih. Bantuan juga ada dari PMI, Polri, PDAM, Damkar, BPD, Disnakertrans dan PWS sesuai jadwal.
“Pemda telah membuatkan 95 persen sumur bor, namun yang menjadi kendala selama ini adalah banyak sumur bor tidak berfungsi karena mesin pompanya rusak dan pipa air pembagi ke masyarakat banyak yang pecah,” bebernya.
Dari banyak sumur bor tak berfungsi, menurutnya memerlukan perhatian dari OPD terkait. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dibawah pimpinan Sekda agar dapat diutamakan mengenai tindak lanjut dari permasalahan sarana dan prasarana tersebut.
“Biar nantinya kita tahu siapa yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki dan melakukan maintenace sarana dan prasarana sumur bor, agar dapat difungsikan kembali,” tegasnya.
Ditambahkan Kalak, selama ini maintenance prasarana pompa air yang digunakan oleh Pemda kurang begitu efektif. Dimana ketika komponen sarana parasarana rusak tidak ada tindak lanjut.
“Kami harap BUMDes nantinya bisa mengelola dan memelihara sarana dan prasarana sumur bor dengan menggunakan sistem dan kebijakan yang sesuai,” tuturnya.
Dia yakin, ketika ada pengelola maka apabila ada krisis air bersih tidak kemudian menyalahkan karena kendala pompa rusak ke Pemda. Menurut dia, potensi kerawanan adalah debit air yang berkurang, sebagai contoh banyak sumur galian yang selama ini bisa dimanfaatkan oleh warga, namun kondisi saat kering kerontang seperti sekarang ini semua terdampak. Kondisi ini juga tidak lepas dari bencana El nino.(jnm)
