LOMBOK – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Lombok Tengah, Legewarman menyebutkan jika Data Pokok Pendidikan (Dapodik) amburadul. Bahkan sejak dua tahun lalu, politikus PBB itu selalu menyuarakan namun pemerintah kabupaten tidak melakukan perbaikan sampai dengan saat ini.
Demikian juga terhadap usulan formasi 119 guru oleh Pemkab Lombok Tengah. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 212 diberikan formasi oleh pusat sebanyak 1542 guru. Namun anehnya, Pemkab hanya mengambil 119 formasi.
Belum lagi soal Tenaga Kesehatan (Nakes) juga sama. Pemkab Lombok Tengah mengambil 717 formasi Nakes, sementara pemerintah pusat memberikan 1331 formasi. Namun jika bicara kebutuhan Nakes saja, kita membutuhkan 1.500 formasi lebih.
“Pemda harus bertanggungjawab karena telah lalai dan ini kesalahan data baik dari BKPSDM dan Dikbud. Kami sangat sayangkan ini,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).
Disebutkan Lege, awalnya Pemkab Lombok Tengah mengaku kelebihan guru 505 orang berdasarkan data Dikbud. Faktanya sesuai hasil hearing para guru, kabupaten Lombok Tengah mengalami kekurangan 810 guru. Baik ASN bahkan P3K.
“Sudah saya bilang data Dapodik kita tidak beras,” sentilnya.
Disamping itu, pada saat pihaknya bersama jajaran Pemkab Lombok Tengah bertolak ke Menpan-RB dalam rangka memasukan surat usulan penambahan formasi sebanyak 810 orang guru. Namun sampai sekarang surat belum ada balasan dari Menpan-RB. Sedangkan tahun akan datang setidaknya ada 300 lebih guru akan pensiun.
“Misalnya usulan tidak direspons Menpan-RB, maka tahun 2024 kita Lombok Tengah kekurangan ribuan lebih guru. Ya mudahan P3K dibuka tahun 2024,” harapnya.
Kalaupun Pemkab Lombok Tengah berdalih tidak ada anggaran, menurut dia ini sudah menjadi keharusan. Dirinya yakin Pemkab mampu menganggarkan meskipun kondisi APBD tidak baik. Karena guru merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan dasar.
“Makanya saya dari dulu minta perbaikan data Dapodik ini terbukti kan,” sebutnya.
Lege yakin, jika Pemkab Lombok Tengah serius melakukan perbaikan Dapodik cukup sehari dilakukan. Karena masing kecamatan ada Koordinator Wilayah (Korwil) data di kecamatan. Ketika langkah ini dilakukan maka dirinya Dapodik akan lebih falid.
“Tapi ini tidak dimanfaatkan, kita kekurangan guru SD 810 ini untuk guru kelas,” bebernya.
Bukan hanya soal data pada pegawai, dampak Dapodik amburadul juga berimbas kepada ketika Dana Alokasi Khusus (DAK) turun drastis tahun 2023. Padahal faktanya banyak kondisi gedung SD dan SMP banyak roboh.(nis)
