KPK Turun Pantau Pelayanan Publik Milik Pemkab Loteng

oleh -820 Dilihat
FOTO ANIS PRABOWO JURNALIS KORANLOMBOK.ID Inspektur Inspektorat Lombok Tengah / H. L. Aknal Afandi

LOMBOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun memantau pelayanan publik milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Rabu pagi (4/10/2023).

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Aknal Afandi mengatakan pihaknya telah menerima kunjungan dari KPK untuk melakukan pemantauan pelayanan publik.

Disampaikan Aknal, pihaknya hanya sekadar mengarahkan dan tidak memberikan rekomendasi apapun dalam pertemuan kepada tim dari KPK.

“Kita hanya sebatas mengarahkan bahwa Lombok Tengah sudah ada Mal Pelayanan Publik tapi mereka mau lihat secara langsung,” terangnya kepada media di gedung Kantor Bupati Lombok Tengah.

 

Mantan Kasat Pol PP Lombok Tengah ini menerangkan, saat ini terdapat ada 166 bidang pelayanan di Mal Pelayanan Publik dari 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dia berharap masyarakat ketika membutuhkan pelayanan bisa melalui satu pintu sehingga menghemat waktu.

Baca Juga  Warga Lombok di Jabodetabek Siap Saling Dukung

Selain itu lanjut Aknal, masyarakat juga dapat dilayani dengan baik dan transparan. Ia mengimbau jika ada yang memungut biaya dan itu didasari aturan tertentu, maka pihaknya meminta agar dicantumkan secara transparan agar masyarakat mengetahui.

“Tidak ada lagi biaya, dulu biaya di belakang meja atau apapun namanya, jadi itulah perintah Bupati H. Lalu Pathul Bahri untuk betul-betul melakukan pelayanan pada masyarakat,” tegasnya.

 

Sementara itu pihaknya melalui Inspektorat Lombok Tengah akan terus memantau jalannya pelayanan publik yang prima di Gumi Tastura untuk memastikan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan terbuka dengan laporan dan keluhan masyarakat.

Baca Juga  Sepuluh Bidan Desa di Lombok Tengah Diberikan Motor

 

“Inspektorat tetap memonitor berkala, saya dan teman-teman auditor dan Inspektorat Badan (Irban) akan turun, memastikan pelayanan publik berjalan seperti apa yang kita harapkan,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (ManPAN-RB), Abdullah Azwar Anas meninjau keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lombok Tengah, Rabu pagi (1/3/2023).

Dalam kunjungannya, Azwar mengatakan dirinya cukup senang melihat kondisi mal pelayanan publik yang pertama di NTB, sebab ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo untuk meringkas pelayanan birokrasi dalam satu wadah dan memudahkan masyarakat.

“Next level daerah-daerah yang sudah punya Mal Pelayanan Publik (MPP) cukup lama dan punya infrastruktur serta pendukungnya, kita sedang mendorong adanya MPP digital. Nanti cukup diselesaikan dengan HP dan nanti segera kita siapkan,” tegasnya di hadapan wartawan.

Baca Juga  Anggota KPPS Ribut, Bandingkan Uang Transportasi Diterima

Azwar berkeinginan negara memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait berbagai macam urusan birokrasi dalam satu atapatap dan terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

“Kita berharap seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan agama dan imigrasi ada di satu tempat, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan,” harapnya.

Selain itu, menteri mengatakan di beberapa daerah sudah ada layanan MPP dengan sistem jemput bola kepada masyarakat yang disebut dengan mobile service, dan self service atau pelayanan mandiri menggunakan alat tertentu semacam ATM dan semoga kedepannya bisa diterapkan di Lombok Tengah.(nis)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Koranlombok.id merupakan salah satu media online dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koranlombok.id selalu menayangkan berita Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.