Komisi II Bertemu BWS, yang Dibahas Bendungan Benjor

oleh -905 Dilihat
FOTO ANIS PRABOWO JURNALIS KORANLOMBOK.ID Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah / H. Sidik Maulana.

LOMBOK – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan pertemuan dengan pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I) dan Dinas PUPR. Adapun yang dibahas soal keberadaan Bendungan Benjor di Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara.

Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, H. Sidik Maulana membenarkan telah melakukan pertemuan itu kepada media, Selasa (10/10/2023) lalu.

“Hasil diskusi kemarin kami bahkan Kepala Dinas PUPR sebagai solusi dalam waktu dekat ini akan dilakukan normalisasi Bendungan Benjor karena sidementasinya sudah parah,” terangnya, Rabu (12/10/2023).

 

Baca Juga  Tidak Dapat Suara, Caleg PKS Tarik Bantuan Semen di Masjid

Dijelaskan politikus PKS itu, jika normalisasi tidak berhasil dilakukan maka akan ada rencana membuat embung lainnya yang melewati Sungai Kelebur agar air dapat tertampung ke Bendung Kluncing.

Sementara solusi dari tuntutan petani dari Desa Aik Darek dan Desa Selebung beberapa waktu lalu untuk membuka saluran High Level Diversion (HLD) untuk mengairi lahan pertanian dan kolam budidaya ikan air tawar mereka, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

“Soal itu kita tidak bahas secara detail, yang jelas penjelasan BWS NT I kemarin itu tidak bisa dibuka, namun itu ranahnya BWS NT I yang sudah koordinasi dengan Polsek Batukliang dan Kopang,” jelasnya.

Baca Juga  Bupati Loteng Klarifikasi Soal Bagi-bagi Eks Lahan HGU di Karang Sidemen

 

Sidik mengatakan, usai perhelatan event MotoGP akan ada pertemuan kembali dengan pihak BWS NT I dan Dinas PUPR Lombok Tengah terkait hal tersebut.

“Ini nanti kami akan rapat kembali karena irigasi ini ranahnya kabupaten,” kata Sidik.

 

Sebelumnya, puluhan petani dari dua desa yakni, Desa Aik Darek dan Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah melakukan aksi demo di halaman gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (5/10/2023).

Dalam aksinya, petani meminta agar saluran High Level Diversion (HLD) dibuka minimal dengan ukuran pipa 6 inchi untuk pertanian dan perikanan. Selain itu mereka menuntut ada perencanaan pembuatan embung besar dan pengelolaan hutan demi keberlangsungan sumber mata air.

Baca Juga  Sulhan Muchlis Bertekad jadi Pilar Para Santri di Senayan

“Yang terdampak sekitar tujuh dusun, ada kelompok tani supaya saluran HLD Kokoh Babak supaya tidak ditutup,” tegas Koordinator Lapangan, Usman dalam aksinya.

Dikatakannya, ada tujuh dusun tersebut tersebar di Desa Selebung yakni, Dusun Dasan Lekong, Embang Lauk, Embang Daye dan Tojong-ojong. Sementara di Desa Aik Darek ada di Dusun Kembang Kerang 1, Kembang Kerang 2 dan Pancor Dao.(nis)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Koranlombok.id merupakan salah satu media online dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koranlombok.id selalu menayangkan berita Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.