Wakil Ketua Dewan Bicara Soal Bagi-bagi Lahan Eks HGU

oleh -1365 Dilihat
FOTO ANIS PRABOWO JURNALIS KORANLOMBOK.ID Wakil Ketua DPRD Loteng / H. Mayuki

LOMBOK – Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Mayuki angkat bicara soal polemik bagi-bagi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Lantan dan Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara.

Menurut politikus PPP ini, dari persoalan yang ada maka perlu menyatukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lombok Tengah. Maka persoalan ini juga, Pemkab perlu menyampaikan ke pemerintah provinsi.

“Nah ini kalau sudah diberikan izin sama Pemprov,” tegasnya.

 

Sebelumnya, bagi-bagi lahan eks HGU di Desa Lantan, berpotensi berpolemik panjang. Pascakantor Desa Lantan disegel warga, Jumat (12/1/2024) sampai saat ini belum menemukan titik terang.

Baca Juga  Gara-gara Helm, Dorna Apresiasi WSBK di Sirkuit Mandalika

Orang nomor satu di pemerintahan Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri angkat bicara. Dia menanggapi tuntutan warga yang meminta lahan eks HGU untuk dibagi-bagi merata. Bupati menyebutkan, semua pihak perlu duduk bersama membahas persoalan tersebut.

Dijelaskan politikus Gerindra ini, lahan eks HGU ini sama halnya dengan di Desa Karang Sidemen yang lebih dahulu dibagi ke 520 Kepala Keluarga (KK).

“Berapa hektare yang akan dibagi rata, ini kan belum final untuk dibagi ke mereka, karena tanah ini bukan saja hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintah daerah, untuk perusahaan itu sendiri konon katanya. Kemudian bank tanah,” tegas Pathul kepada media di Kantor Bupati, Kamis (11/1/20203).

Baca Juga  Mahasiswa Tagih Janji Pemkab Lombok Tengah, Hasilnya Mengecewakan

Ia berdalih lahan tersebut untuk menggerakan ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan Sirkuit 459 Lantan dan rencana usulan pembangunan SMA Taruna Nusantara. Menurut dia ini juga merupakan kepentingan masyarakat yang lebih luas di sana, baru kemudian dapat diketahui berapa sisa jumlah lahan yang akan dibagi ke masyarakat.

Baca Juga  Bawaslu Gandeng Diskominfo Kota Mataram Tangani Konten Negatif

“Lah iya setelah ditentukan berapa bagian untuk masyarakat, baru dibagi-bagi rata ke masing-masing kepala keluarga gitu lo biar nggak salah tafsir,” tegasnya.

Ditambahkan Bupati, usulan pembangunan SMA Taruna Nusantara menurutnya membutuhkan luas lahan sekitar 30-35 hektare, sementara itu pengusulannya masih berjalan di Kementerian Pertanahan.

“Belum masih didiskusikan, itu kan lahan pemerintah untuk rakyat, lahan itu kita memohon ke Kementerian ATR/BPN dan dibagi juga ke masyarakat,” katanya.(nis)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Koranlombok.id merupakan salah satu media online dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koranlombok.id selalu menayangkan berita Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.