LOMBOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah kembali menggelar sidang rapat pripurna, Senin (26/2/2024).
Salah satu agenda mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Diantaranya, Ranperda tentang Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengolahan Sampah, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
Juru Bicara (Jubir) Pansus Ranperda usulan DPRD Lombok Tengah, Ahmad Rifai menyampaikan pihaknya bersama perwakilan Pemkab telah menyepakati beberapa substansi terkait tiga Ranperda untuk kemudian selanjutnya dilaksanakan proses fasilitas oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kami terima dan sesuai dengan mekanisme pembahasan produk hukum daerah sebagaimana yang tertuang dalam Permen Nomor 80 Tahun 2015,” katanya saat menyampaikan laporan.
Politikus PKS ini mengatakan, Pansus bersama Pemda telah melaksanakan pembahasan terhadap hasil fasilitasi tersebut dengan menghasilkan tiga Ranperda.
Pertama, Ranperda tentang Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45).
Dalam penjelasan hak dan kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dan hak serta pembahasan orang lain dalam rangka tertib hukum dan pemerintahan, serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wadah dalam melaksanakan kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat organisasi kemasyarakatan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Kehadiran organisasi berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan demokrasi yang dilakukan secara professional, akuntabel dan transparansi sehingga dapat mendorong pertumbuhan demokrasi dan pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Mengingat saat ini iklim demokrasi yang sehat tumbuh pesat melalui keberadaan ormas di seluruh negeri, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah.
“Bila kita melihat data dari Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 tercatat 233 ormas dengan rincian 104 aktif dan 129 ormas tidak aktif. Kemudian sebagai negara hukum keberadaan ormas tentu saja harus memiliki legalitas dengan demikian harapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan ini nantinya mampu memfasilitasi segala aspek kebutuhan masyarakat dalam berorganisasi dan memperluas peran pemerintah dalam pemberdayaan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas,” terangnya.
Secara umum, Ranperda tentang Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 13 bab dan 69 pasal.
Kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Lombok Tengah menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk mencapai 1 802.573 jiwa pada Tahun 2022. Dengan demikian sampah yang dihasilkan setiap harinya juga besar bila berdasarkan faktor estimasi masing-masing individu akan menghasilkan 0,7 kg sampah per kapita atau per hari.
Maka, diperkirakan produksi harian mencapai 757,8 ton atau 279.597 ton setiap tahunnya. Sementara itu pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Tengah mengalami banyak kendala dan tantangan baik berupa fasilitas dan sarana pengelola sampah yang belum banyak tersedia.
“Berdasarkan hal tersebut kami berharap perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah ini nantinya mampu memberikan dampak yang signifikan untuk memperindah wajah Kabupaten Lombok Tengah bahkan nantinya mampu menciptakan Citra Kabupaten Lombok Tengah sebagai kabupaten yang bersih dan asri,” katanya.
“Setidaknya ada dua hal penting yang merupakan terobosan dalam substansi perubahan, seperti adanya pembentukan satuan tugas penanganan sampah yang bertugas untuk menangani sampah prasarana,” sambung dia.
Ketiga, Rancangan Peraturan Daerah tentang Wawasan Kebangsaan merupakan penjabaran dari falsafah sejarah yang pernah dialami dan keadaan wilayah negara itu sendiri. Wawasan inilah yang menentukan cara suatu bangsa dalam memanfaatkan sejarah sosial budaya serta kondisi geografis dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional serta bagaimana bangsa itu memandang diri dari lingkungan baik ke dalam maupun keluar.
Kondisi-kondisi yang terjadi secara faktual dikarenakan eksistensi wawasan kebangsaan belum dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian lemahnya generasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kondisinya memprihatinkan.
Dengan demikian, nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan harus memiliki tempat di dalam jiwa raga warga masyarakat. Hal demikian yang menjadi cita-cita dan harapan bersama dapat mewujudkan di Kabupaten Lombok tengah yang merupakan kabupaten yang sedang dilihat dalam hal pembangunan sumber daya manusia untuk menyambut tantangan sama yang semakin ketat dalam persaingan globalisasi.
Dengan demikian pihaknya berharap Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penguatan pengawasan kebangsaan ini nantinya mampu menaungi eksistensi pengamalan nilai-nilai wawasan kebangsaan dengan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
“Terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam menyusun ketiga Ranperda ini ketika harapan saat ini merupakan bentuk keseriusan DPRD dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk membawanya ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu,” ucapnya.(nis)
