LOMBOK – Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Nurul Adha mengungkapkan rasa kekecewaan dan miris terhadap kasus oknum guru Ponpes menjadi tersangka pencabulan terhadap empat santri di Kecamatan Pujut.
Nurul Adha menegaskan, jangan sampai masyarakat menganggap pendidikan Ponpes yang salah dalam kasus ini, sebab ini murni ulah jahat satu oknum. Dirinya justru mengapresiasi langkah pimpinan Ponpes yang segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
Kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, pendidikan adab dan budaya yang baik atau akhlakul kharimah sangat penting diajarkan dan diterapkan, terlepas di pendidikan umum ataupun agama seperti Ponpes mengingat kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja baik anak, wanita ataupun pria dewasa.
“Sekarang kita melihat bahwa pendidikan akhlak ini sudah luntur, nah ini penyebab segala – galanya,” katanya.
Kata dia, peran guru Bimbingan Konseling (BK) di setiap jenjang pendidikan harus bisa melakukan tindakan pencegahan dan antisipasi terhadap kerentanan yang dihadapi oleh anak. Jangan hanya bertindak setelah masalah terlanjur terjadi.
Peran semua pihak baik masyarakat secara luas, orang tua dan pemerintah dalam mengawasi bidang pendidikan sangat penting, sehingga jika semua pihak bersatu menurutnya hal yang mencoreng demikian tidak akan terjadi.
Soal kabar bahwa korban kekerasan seksual tersebut mengidap penyakit menular seksual, Nurul Adha menegaskan bahwa Pemda harus segera merealisasikan usulan soal pembuatan shelter atau rumah aman untuk melakukan rehabilitasi.
Ia berharap dengan adanya kejadian ini, Pemda memberikan perhatian dan pengadaan shelter tersebut bisa direalisasikan pada tahun ini, karena sebenarnya untuk pengadaan tidak perlu menggunakan anggaran yang besar mengingat banyak aset Pemda Loteng yang mangkrak tak terpakai bisa difungsikan sebagai sarana tersebut.
“Ini yang saya mohon ke Pemda, supaya shelter ini harus. Nah ini dia kalau sudah terjadi sekarang, dimana kita harus melakukan rehabilitasi,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah, Lalu Herdan mengatensi sejumlah aplikasi pertemanan yang digunakan untuk perilaku penyimpangan seksual sesama jenis. Herdan akan melaporkan hal tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI yang memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan penyedia layanan aplikasi tersebut.
“Ini perlu kita dalami, karena untuk menghentikan atau memutus itu kita harus lapor ke Komdigi, karena mereka yang punya wewenang untuk itu, nanti datanya itu kita minta dan kirim ke Komdigi,” terangnya kepada media, Senin 18 Mei 2026.
Selama ini, belum ada laporan dari masyarakat soal adanya aplikasi yang digunakan untuk hal negatif, sementara ini pihaknya belum memiliki kemampuan mendeteksi aplikasi dan situs – situs website tertentu seperti situs porno dan judi online. Untuk tindakan awal pihaknya akan menelusuri dahulu penggunaan sejumlah aplikasi yang dimaksud tersebut baru kemudian dilaporkan ke Komdigi.
Sementara itu hal ini perlu dideteksi sedini mungkin, Pemkab berharap di lingkungan sekolah smartphone milik para siswa bisa dititipkan ke para guru mengingat adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomr 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
“Jadi kita harapkan dari sekolah ditetapkan anak-anak tidak boleh awa andphone ke sekolah, aau selama jam pelajaran dititip,” katanya tegas.(nis)
