LOMBOK — Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Lombok Tengah, Mamang Bagiansyah menanggapi sorotan Fraksi Demokrat DPRD Lombok Tengah terkait ketimpangan alokasi anggaran kesehatan, khususnya perbedaan anggaran antara RSUD Praya dan puskesmas di tingkat kecamatan.
Dari total belanja kesehatan sebesar Rp 569,86 miliar, RSUD Praya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,46 miliar. Sementara puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan hanya memperoleh anggaran operasional berkisar Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.
Puskesmas Batujai yang mendapat alokasi anggaran lebih terbatas dibandingkan rumah sakit daerah. Kondisi tersebut menjadi sorotan Fraksi Demokrat karena dinilai menunjukkan perbedaan alokasi yang cukup besar di antara fasilitas pelayanan kesehatan.
Menanggapi hal itu, Mamang mengatakan besaran alokasi anggaran kesehatan bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut Mamang, besarnya alokasi anggaran untuk RSUD Praya berkaitan dengan kebutuhan menjaga keberlangsungan pelayanan rumah sakit, termasuk membantu meringankan beban fiskal serta mengantisipasi klaim pelayanan yang belum optimal.
“Rumah sakit kemarin kenapa jadi besar karena bantuan untuk mengurangi kapasitas fiskal rumah sakit, serta klaim yang masih belum optimal. Banyaknya pelayanan yang kita buka, ternyata harga obat-obatan dan harga BHP juga naik,” katanya kepada media, Kamis 22 Oktober 2022.
Mamang menjelaskan, peningkatan kebutuhan operasional rumah sakit juga dipengaruhi oleh bertambahnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran rumah sakit sebagai salah satu pilar pelayanan kesehatan.
Meski demikian, besarnya anggaran RSUD Praya dibandingkan puskesmas tetap menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran. Fraksi Demokrat menyoroti perbedaan tersebut karena puskesmas memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di tingkat kecamatan.
Mamang menegaskan, penilaian terhadap alokasi anggaran tidak semata-mata didasarkan pada kesamaan nominal antara rumah sakit dan puskesmas, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan operasional masing-masing fasilitas.
“Jadi, menurut saya bukan soal seimbang atau tidak. Gampang, tapi proporsional. Sudah proporsional dan juga alokasi anggaran kesehatan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan di Lombok Tengah, “pungkasnya.(hil)





