LOMBOK – Ketua satuan tugas (Satgas) makan bergizi gratis (MBG) Provinsi NTB, Ahsanul Khalik akhirnya buka suara terkait dihentikannya penyaluran MBG untuk siswa MIN 1 Lombok Tengah.
Ahsanul Khalik mengungkapkan, penghentian layanan MBG di MIN 1 Lombok Tengah bukan disebabkan oleh pemangkasan anggaran. Dia menyebutkan ini akibat misskomunikasi dan kesalahpahaman dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Katanya, setiap SPPG secara nasional menerima alokasi anggaran rata-rata Rp 452,7 juta. Sebelum operasional dimulai, BGN Regional NTB telah menginstruksikan para Kepala SPPG untuk menyusun perencanaan anggaran sesuai besaran dana tersebut. Jumlah penerima yang dilayani harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk profil siswa dengan kategori Rp 8.000 atau Rp 10.000 per porsi.
“Di sini masalahnya, Kepala SPPG yang bersangkutan tidak melakukan penyesuaian, dan langsung membuka layanan dengan jumlah lebih dari 3.400 siswa. Akibatnya anggaran tidak mencukupi dan pelayanan harus dihentikan sementara,” ungkap Ahsanul Khalik kepada Koranlombok.id, Rabu 17 September 2025.
Selain itu, terjadi misspersepsi terkait arahan percepatan pelayanan untuk kelompok 3B (Balita, Bumil, Busui). Dia menyebutkan, instruksi tersebut ditafsirkan langsung oleh Kepala SPPG tanpa konsultasi dengan koordinator wilayah. Sehingga beban layanan semakin besar dan tidak sebanding dengan alokasi anggaran.
“Kepala SPPG yang bersangkutan bersama Kepala Kelompok Kecamatan sudah menemui pihak MIN 1 Lombok Tengah untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus memberikan penjelasan. Pihak sekolah menerima klarifikasi tersebut dan memahami kondisi yang terjadi,” katanya.
“SPPG itu sebenarnya sudah melayani sekitar 3.007 penerima manfaat. Sementara siswa MIN 1 Lombok Tengah berjumlah sekitar 1.000 orang,” sambungnya.
Ditambahkan Ahsanul Khalik, jika digabung maka totalnya lebih dari 4.000 penerima. Tentu ini tidak memungkinkan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
Untuk memastikan layanan tidak terhenti terlalu lama, Satgas MBG NTB sudah berkoordinasi dengan Kepala Regional BGN NTB agar BGN Regional NTB menyiapkan solusi agar MIN 1 Lombok Tengah segera kembali terlayani melalui SPPG terdekat. Kebetulan ada calon SPPG di sekitar lokasi saat ini sedang disurvei dan dipercepat operasionalnya.
“Jadi tidak ada pemangkasan anggaran dari pemerintah maupun BGN. Masalah ini murni karena kesalahan teknis di lapangan,” dalihnya.
Ahsanul Khalik mengingatkan seluruh Kepala SPPG agar selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Korwil masing-masing sebelum memperluas layanan.(red)
