LOMBOK – Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Lombok Tengah, Baiq Fatmah mengatakan pihaknya menyoroti dampak adanya event Moto GP yang belum terasa dinikmati oleh masyarakat sekitar, pasalnya kesenjangan ekonomi di desa-desa penyangga masih terasa kontras dengan megahnya KEK Mandalika.
“Perhelatan Moto GP seharusnya menjadi kasalitator peningkatan ekonomi daerah sesuai sebagaimana amanat UU nomor 39 tahun 2009 tentang kawaan ekonominlhuu namun hingga saat ini tarsnfer kemakmuran dari sirkuit ke masyarakat lokal maih terasa minim,” ucapnya.
Selain itu dengan banyaknya tindakan pungutan liar tanpa ketentuan hukum formal yang jelas di kawasan wisata, Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar Pemda tidak boleh pasif melihat hal ini dan berharap egera mengatasi hal tersebut.
Sementara itu dalam sidang paripurna tersebut Juru Bicara Fraksi Amanat Perjuangan Rakyat (AMPERA) DPRD Lombok Tengah, Suhaidi juga meminta Pemda Lombok Tengah untuk melakukan penguatan bidang pariwisata demi kesejahteraan masyarakat.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri dalam menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah APBD Perubahan 2026, menjawab sejumlah isu terkait keluhan di bidang pariwisata dan dampak adanya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK) Mandalika yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Amanat Perjuangan Rakyat (AMPERA) DPRD Loteng. Hal tersebut disampaikannya saat sidang paripurna pada Rabu, 16 September 2026.
Sambung Bupati bahwa pemerintah daerah terus mendorong optimasi manfaat keberadaan KEK Mandalika khususnya bagi masyarakat lokal. Selain itu Pemda juga memperkuat sinergi dengan ITDC dan industri pariwisata lainnya di KEK Mandalika serta kementerian terkait untuk program kemitraan (partnership), pelatihan UMKM lokal di sekitar maupun desa penyangga, pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan melakukan sertifikasi kompetensi guna meningkatkan daya saing para pelaku pariwisata, dan penyusunan rantai pasok (supply chain) hasil pertanian atau kerajinan lokal ke hotel atau event KEK Mandalika.
Sementara itu terkait adanya isu pungli di sosial media, ucap Bupati Pathul perlu untuk melaksanakan peningkatan tata kelola obyek wisata untuk pencegahan pungli serta melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha akomodasi terkait kewajaran harga bersama dengan mitra usaha lainnya seperti online travel agent (OTA).
Selain itu untuk menjawab pandangan umum Fraksi AMPERA terkait penguatan sektor pariwisata. Bupati Pathul juga mengklaim pihaknya telah melakukan sejumlah capaian dan progres penguatan hingga saat ini, yakni dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kualitas SDM melalui pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pelatihan hospitality atau layanan pariwisata digital bagi Pokdarwis dan pelaku usaha mikro.
Infrastruktur dan aksesibilitas melalui perbaikan dan peningkatan jalan akses ke destinasi wisata prioritas bekerjasama dengan Dinas PUPR.
Pemberdayaan dan pariwisata berkelanjutan, melalui pendampingan desa wisata berbasis pemeliharaan lingkungan dan budaya lokal untuk menciptakan pertumbuhan inklusif dan mengurangi angka pengangguran terbuka melalui desa wisata dan ekonomi kreatif.
Penyuluhan dan pengawasan jasa usaha pariwisata, dengan melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data dengan pemerintah desa, kecamatan, SKPD terkait data obyek di masing-masing wilayah kecamatan guna peningkatan tata kelola dan mendapatkan angka kunjungan wisatawan serta akomodasi untuk bisa mengetahui jumlah hotel, kamar, tenaga kerja dan persentase angka menginap.(nis)
