LOMBOK – Peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-78 dinodai Ketua PGRI Lombok Tengah, H. Amir. Dia secara terang menderang di hadapan ribuan guru dan ASN menyebut Bupati H. Lalu Pathul Bahri Gubernur NTB 2024-2029.
Momen ini juga dimanfaatkan dipanggung besar peringatan HUT PGRI di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Senin (27/11/2023).
“Yang terhormat bapak Lalu Pathul Bahri Gubernur Nusa Tenggara Barat insyaallah 2024 -2029,” ucapnya di awal sambutan.
Pada kesempatan itu, H. Amir mengingatkan kepada bupati terkait tiga hal yang menjadi keluhan para guru, yakni terkait waktu absensi yang dinilai memberatkan.
Dimana para guru harus melakukan absen pada pukul 07.00 WITA dan pukul 14.00 WITA, untuk itu dia meminta pemerintah daerah meninjau ulang aturan tersebut dan membuat jam pulang yang sama dengan peserta didik yakni, pukul 12.45 WITA.
“Karena para guru walaupun di rumah pasti juga menyiapkan bahan untuk kegiatan belajar mengajar esok harinya,” tegasnya.
Selain itu dirinya meminta setelah ujian semester dan pembagian raport, para guru juga diberikan kesempatan berlibur selama 12 hari sama dengan peserta didik. Dan permintaan terakhir yang disampaikan oleh PGRI Lombok Tengah adalah kendaraan operasional.
“Mudah-mudahan bapak bupati berkenan memberikan hadiah satu buah mobil sebagai kendaraan operasional PGRI Lombok Tengah,” harapnya.
Amir juga berpesan kepada seluruh rekan guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas kinerja dengan sebaik-baiknya.
“Tingkatkan pengetahuan, tingkatkan keterampilan dan yang terkahir attitude,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya tak ingin berkomentar terkait sambutan Ketua PGRI Lombok Tengah yang dinilai politis.
“Wah itu tidak perlu dipikirkan itu ya,” jawab Firman santai.
Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri merespons sistem absensi. Pihaknya berjanji akan meninjau kembali dan melihat bagaimana daerah lain menerapkannya.
“Supaya bisa jadi refrensi untuk diskusi lebih lanjut terhadap jam-jam pelajaran di Lombok Tengah. Berikut dengan keluhan-keluhan lain yang disampaikan dan butuh evaluasi,” katanya.
Sistem absensi online juga jauh hari dikritik oleh anggota DPRD Lombok Tengah dan disarankan untuk dihapus. Sebab, ini memberatkan guru apalagi wilayah yang masih terkendala oleh sinyal operator selular. Pathul mengatakan, jika DPRD berpendapat demikian pihaknya akan mengevaluasi hal tersebut.
“Tidak ada persoalan sebenarnya, hanya saja kalau memang ini dianggap tidak baik oleh DPR ini penting dievalusi apa saja penyebabnya,” tegas politikus Gerindra itu.(nis)
