LOMBOK – Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri merespons kabar pemerintah pusat menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras murah stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) 10 Kilogram (Kg). Penghentian ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan dalih memaksimalkan penyerapan gabah dan beras dari petani oleh Perum Bulog.
Sementara bulan Maret 2025, umat muslim akan memasuki ibadah bula suci Ramadan. Maka dengan itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Maka dengan itu, Bupati Lombok Tengah mengajak semua stakeholder baik swasta ataupun OPD untuk menggelar pasar murah.
“Menghadapi bulan puasa lebih-lebih ya, beberapa badan usaha kita ajak berunding untuk melaksanakan kegiatan pasar murah, termasuk beberapa bank yang ada untuk membantu semua itu,” terangnya kepada media di Alun-alun Tastura, Jumat (7/2/20250).
Pathul berharap dengan adanya kegiatan pasar murah dapat membantu perekonomian masyarakat rentan pada bulan Ramadan, sedangkan upaya lainnya yang harus dilakukan bagaimana cara meningkatkan produksi pertanian daerah dengan mengacu pola tanam yang ada sebagai solusi jangka panjang.
Sementara itu, dampak dihentikannya penyaluran beras bantuan banyak pihak mengkhawatirkan akan menyebabkan inflasi di daerah. Maka dengan itu, kata bupati, pihaknya mencari cara menjaga agar tidak terjadi.
“Insyaallah kita jaga ya,” jawabnya singkat.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Irman menegaskan kendati adanya kebijakan pemerintah pusat tersebut dipastikan tidak berpengaruh terhadap masyarakat karena saat ini dekat dengan musim panen padi.
Menurut Irman, yang terpenting saat ini adalah stok beras di pasaran selalu terpenuhi dan dapat dibeli oleh masyarakat. “Walaupun ada kebijakan itu, insyaallah tidak ada masalah,” yakinnya.
Katanya, komoditas beras tak mempengaruhi nilai inflasi di Lombok Tengah dibandingkan dengan saat melambungnya harga cabai rawit di pasaran beberapa waktu lalu. Sementara itu jelang bulan Ramadan dinas yang ia pimpin akan mengecek kedepan bagaimana dampaknya terhadap inflasi terkait pemberlakuan kebijakan pemerintah pusat tersebut.(nis)
