LOMBOK – Banyak pelaku pariwisata di Lombok Tengah mengeluh terhadap dampak dari efisiensi anggaran di Lombok Tengah. Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Puspa merespons dan mengatakan perlunya ada inovasi dan kreativitas untuk merambah pasar di luar pemerintahan.
Terkait hal ini, pihaknya juga telah membahas dengan Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) untuk langkah kedepan mengatasi hal tersebut.
“Kita harap semua kita harus bisa melakukan switch market, menyasar market yang selama ini belum dibahas serius misalnya asosiasi dan organisasi nasional atau internasional, komunitas, edutrip itu kan mereka datang beramai-ramai dan leng of staynya kan lama kami terus mendorong hal tersebut,” terangnya kepada media di Dusun Adat Sade, Desa Rembitan pada Jumat, (23/5/2025).
Wamenpar mendorong event-event meetings, incentives, conventions dan exhibitions (MICE) dari dalam dan luar negeri bisa diselenggarakan di seluruh tempat pariwisata di Indonesia.
Ia mencontohkan salah satu potensinya di Lombok Tengah sendiri diketahui saat ini ada event Paragliding Accuracy World Cup (PGAWC) di Bukit Lancing yang menghadirkan peserta dari sembilan negara.
“Di dunia ini kan banyak sekali komunitas bahkan komunitas tukang cukur pun ada, di Bali nanti akan ada komunitas Barber Expo Internasional ini yang kita selalu dorong ada di Indonesia,” ujarnya.
Dirinya juga mengapresiasi rencana Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal untuk mengembangkan industri MICE di NTB.
“Kalau setiap bulan ada event di Lombok atau NTB ini tentu hal yang baik dan kita akan support,” janjinya.
Sementara itu untuk anggaran penanggulangan sampah di kawasan pariwisata merupakan leading sector dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah, namun pihaknya melalui program wisata bersih mendorong mengaktivasi hal tersebut.
“Kami mendorong mengaktivasi gerakan itu, sehingga kami dari Kemenpar ini kenapa di kawasan wisata karena ini yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami Kemenpar,” tuturnya.
Mantan jurnalis ini menyadari anggaran tak memungkinkan untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, sehingga pihaknya menggandeng sektor swasta dan lainnya untuk bekerjasama dan Pemda.
“Karena kami tau anggaran kami tidak memungkinkan makanya kami mengajak sektor swasta di berbagai destinasi prioritas di Indonesia,” ungkapnya.(nis)
