LOMBOK – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lombok Tengah dalam sidang paripurna menyoroti soal tingginya angka anggaran belanja daerah yang mencapai setengah dari alokasi APBD induk 2025. Anggaran tersebut didominasi untuk anggaran belanja pegawai.
Juru Bicara Fraksi PKS, Tubagus Danarki Amanda menekankan anggaran tersebut lebih baik dialokasikan kepada pelayanan dasar masyarakat yang belum maksimal. Terutama untuk peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan.
Sementara diketahui pendapatan daerah turun Rp 1,38 miliar dibanding APBD induk, terutama akibat penurunan transfer pusat dan dana bagi hasil (DBH) tambang. kondisi menurut Fraksi PKS memperlihatkan kerentanan fiskal daerah.
“Fraksi PKS menilai dominasi belanja daerah yang mencapai hampir setengah dari total belanja patut menjadi perhatian serius, karena mengurangi ruang fiskal pembangunan. Sementara itu, belanja hibah dan belanja modal tetap besar meskipun pendapatan menurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah prioritas belanja daerah,” katanya dalam sidang, Selasa (19/8/2025).
Kendati demikian Fraksi PKS juga memberikan apresiasi karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 11,8 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan pendapatan BLUD. Namun demikian peningkatan PAD tersebut dinilai masih bersifat terbatas karena sebagian besar tidak fleksibel untuk digunakan pada kebutuhan prioritas pembangunan.
Terkait hal itu Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk serius menggali sumber PAD baru yang mandiri, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada pusat maupun tambang, misalnya dengan mengoptimalisasi sektor pertanian, sektor peternakan dan juga sektor pariwisata.
“Kami juga memberikan penghargaan atas upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Aaerah (pad), terutama dari sektor pajak daerah dan optimalisasi kinerja BLUD, serta inisiatif mendorong peningkatan belanja modal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen memperluas ruang fiskal dan memperbaiki layanan publik, ucapnya. (nis)
