LOMBOK – Ketua Fraksi NasDem DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi tidak mempersoalkan jika anggaran dana aspirasi atau pokok pikiran (Pokir) tahun 2026 dipotong. Lebih-lebih di tengah imbas kebijakan pemerintah pusat memotong dana transfer ke daerah.
Kata Ahmad, tetapi sejauh ini pihaknya belum mengetahui pos mana saja yang tedampak karena belum final dihitung. Kondisi ini masih dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lombok Tengah.
“Saya pokir dipangkas tidak masalah, tetapi ini kan belum final pos mana saja yang dipotong,” ungkapnya kepada media, Senin 20 Oktober 2025.
Ia yakin jika dana pokir dipotong maka akan berdampak dengan janji setiap anggota dewan kepada konstituen melalui program yang direncanakan. Katanya, sebagai anggota dewan perlu menjelaskan kepada masyarakat kondisi ini.
“Yas saya kira pasti DPR dianggap pembohong, pasti DPR akan dicaci maki, tapi ya itu resiko dan harus kita umumkan. Pemerintah daerah saya kira harus mengumumkan ke masyarakat setiap kerja-kerja ke bawah bahwa dari Rp 383 miliar itu kemana saja,” katanya.
Ditambahkan Ahmad, Banggar dengan TAPD masih membahas soal pos – pos mana saja yang terdampak besar. Tapi ada beberapa OPD yang anggaran penggajian pegawai cukup naik signifikan karena tambahan tenaga PPPK, salah satunya di Pol PP yang naik Rp 6 miliar.
“Karena gaji dan tunjangan kan nggak bisa diganggu. Nggak mungkin nggak digaji, tapi TPP kemungkinan disentuh tapi besarannya beda – beda,” sebut Ahmad.
Selain itu ada juga sejumlah pos yang memiliki anggaran besar tetapi tidak terdampak pemotongan, salah satunya di sekretariat daerah dan pos – pos lainnya.(nis)
