LOMBOK – Ribuan tenaga kesehatan berstatus Pekerja Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu melakukan aksi demo ke Kantor DPRD Lombok Tengah, Jumat 17 April 2026. Aksi berlangsung Pukul 09.00 WITA dan diterima Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Wirman Hamzani, Kepala Dinas Kesehatan, Mamang Bagiansyah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Taufikurahman Pua Note. Karena tak menemukan hasil di DPRD, massa kemudian mendatangi Wakil Bupati H.M Nursiah di Pendopo.
Para Nakes PPPK PW sempat menunggu di depan Pendopo Wabup sambil meneriaki kata mogok kerja. Nursiah saat menerima massa aksi sempat berdebat. Tapi Wabup mencoba menyapa dan berdiskusi soal aspirasi mereka yang akan dilanjutkan ke pemerintah pusat.
“Sudah terlalu lama teman-teman, dari Bapak (Wabup, red) menjadi Sekda kita begini. Saya sudah honor 18 tahun masak digaji cuma Rp 200 ribu, teman – teman kita mogok sudah,” kata salah satu Nakes yang tidak menyebutkan namanya.
Selain itu salah satu suami Nakes yang ikut menemui Wabup mengutarakan keluh kesahnya karena jam kerja yang tak sebanding dengan upah yang diterima.
“Mumpung saya bertemu saya mau bicarakan,” kata pria itu.
Atas persoalan ini, Nursiah berjanji bakal menampung aspirasi yang disampaikan oleh Nakes PPPK PW soal besaran upah yang akan disesuaikan pada anggaran APBD perubahan 2026. Wabup mengaku telah berdiskusi dengan perwakilan dari Nakes. Selain itu usulan lain yang mereka sampaikan agar mereka bisa diangkat sebagai PPPK penuh waktu namun Pemkab harus usaha mengusulkan ke pemerintah pusat.
Soal keinginan Nakes mogok kerja, Pemda akan menghadapi dan akan meninjau bagaimana kondisi setiap Puskesmas nantinya.
“Dikes ini kita tugaskan untuk memetakan kondisi tadi itu untuk kebijakan pemerintah daerah,” ucapnya.(nis)
