LOMBOK – Sejumlah warga Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah menolak lokasi pembangunan Puskesmas Langko. Kendati pembangunan di lahan milik Pemda Lombok Tengah.
Penolakan ini disampaikan salah satu perwakilan masyarakat dan pemuda setempat yakni, Krismon Nusantara Saksi. Ia menegaskan, pihaknya telah menyampaikan sebanyak dua kali penolakan ini. Warga juga meminta agar pembangunan Puskesmas Langko di lahan sebelah utara kantor desa setempat.
Tapi tanpa sepengetahuan warga, pada Sabtu 19 Juni 2026 sekitar pukul 23.30 WITA, Pemdes diduga membawa alat berat berupa excavator ke lokasi rencana pembangunan. Atas kejadian itu, warga sempat mendatangi kantor desa untuk mempertanyakan. Tapi Kades tidak ditemui.
“Kami sudah melakukan musyawarah dua kali pada tanggal 14 September 2025 diikuti oleh 41 orang masyarakat dan tokoh di dusun, kemudian pada tanggal Sabtu 11 Oktober 2025 kami melakukan msuyawarah di tingkat desa dan memang mayoritas masyaralat sepakat lokasi bakal pembangunan Puskesmas di sebelah utara kantor desa,” ungkapnya kepada Koranlombok.id, Rabu 24 Juni 2026.
Krismon mengungkapkan alasan warga menolak lokasi pembangunan puskesmas. Dimana, lokasi pembangunan berada di tengah permukiman masyarakat, dampak kedepannya dikhawatirkan mengganggu kesehatan masyarakat. Terutama limbah medis.
Pihaknya mengetahui, bahwa syarat berdirinya puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), begitu juga Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Selain itu keberadaan fasilitas di tengah permukiman masyarakat juga kurang ideal. Karena pasien dan tenaga kesehatan bisa saja terganggu dengan aktivitas masyarakat sekitar.
“Kami berharap lokasi hasil musyawarah masyarakat sebagai tempat pembangunan Puskesmas Langko, karena lokasi tersebut dinilai masih cukup strategis karena berada di samping jalan utama desa. Sedangkan lokasi yang ditolak oleh warga memang sebelumnya dihajatkan sebagai lahan terbuka hijau bagi masyarakat oleh Pemdes yang belum direalisasikan hingga saat ini,” bebernya.
Salah satu perangkat Desa Langko yang minta identitasnya dirahasiakan oleh Koranlombok.id mengatakan bahwa pernah dilakukan musyawarah soal lokasi pembangunan puskesmas. Masyarakat menginginkan lahan sebelah utara kantor desa tempat dibangun Puskesmas Pembantu dan Polindes yang dinilai lokasi paling layak.
Pada musyawarah itu, pihaknya hanya bisa menunggu arahan pemerintah kabupaten dan sempat menunjukan beberapa pilihan lokasi termasuk yang disepakati oleh masyarakat saat musyawarah kepada Bupati Lalu Pathul Bahri dan mendiang Mantan Kepala Dinas Kesehatan, Suardi saat meninjau lokasi.
Tapi alasan Dinas Kesehatan memilih lokasi saat ini sepengetahuannya karena status lahan aset milik Pemkab, terkait alasan lain seperti masalah lingkungan dan sebagainya ia yakin Pemkab telah memikirkan segala syarat tersebut sebelumnya.
“Tentu beliau – beliau yang lebih tau karena merupakan bidangnya,” katanya.
Sementara itu karena proses pengajuan lokasi telah lama disetujui langsung oleh Pemda, maka pihak pemenang tender yakni CV. Filar Mandiri berdasarkan Surat Penunjukan Barang dan Jasa (SPBJ) tertanggal 18 Juni 2026 bernomor III.1/PPK-TND/Fisik/Dikes/2026 mulai melakukan pekerjaan persiapan.
“Kami terima surat dari pemenang tender mulai pembangunan puskesmas tanggal 22 Juni 2026 dan didatangkan alat berat excavator,” ceritanya.
Sementara terkait lahan ini sebelumnya merupakan lapangan umum Desa Langko, kemudian karena banyak permukiman warga di sekitar sehingga sempat direncanakan menjadi tempat pembangunan Kantor Desa Langko namun tidak jadi dilanjutkan padahal pembangunan sampai proses pondasi. Nantinya bekas pondasi akan diratakan kembali dan dibangun ulang untuk bangunan puskesmas.
Oleh Pemdes lokasi tersebut dijadikan arena budaya permainan gasing dan dibangun lapangan voli bagi masyarakat. Sementara sebelah utara dibangun Gerai Kopdes Merah Putih.
“Soal gejolak yang timbul kami pihak Pemdes Langko berusaha menempuh jalur komunikasi kepada masyarakat, namun sampai saat ini belum ada warga yang memberitahukan penolakan tersebut kepada Pemdes, kami berjanji mengakomodir kepentingan karena merupakan kepentingan bersama,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Mamang Bagiansyah mengatakan tahapan lelang pengadaan barang dan jasa rencana pembangunan Puskesmas Langko telah ditentukan pemenangnya. Dia berharap adanya sejumlah konflik sosial di bawah bisa diselesaikan.
“Soal adanya penolakan masyarakat, memang ada permintaan masyarakat meminta puskesmas dibangun di sebelah utara kantor desa dan sebelumnya telah dimediasi oleh Bupati bahkan mendiang mantan Kadis Kesehatan, Suardi namun hasil mediasi tidak tertulis,” beber Mamang di Ballroom Kantor Bupati Loteng, Rabu 24 Juni 2026.
Soal alasan masyarakat karena lahan tersebut berada dekat permukiman, beberapa puskesmas seperti di Desa Mantang dan Desa Aikmual juga seperti itu dan selama ini tidak menghadapi masalah, penetapan lokasi tersebut telah melalui proses yang panjang di DPRD.
Untuk anggaran pembangunan Puskesmas Langko menelan anggaran sebesar Rp 7 miliar, nantinya bangunan fasilitas kesehatan tersebut dibuat sebagai Puskesmas Prototype yang memiliki alur pelayanan kesehatan dan fasilitas dibuat terpadu sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan.
“Nantinya menjadi seragam dan alur pelayanannya sama dimana ruang administrasi, ruang resepsionis, IGD dan poli serta menejemen itu sudah satu model,” kata Mamang.(nis)
