LOMBOK – Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah menanggapi terkait 53 tenaga kebersihan honorer di Dinas Lingkungan Hidup sembilan bulan tak pernah menerima upah. Dari bulan Maret hingga November 2026.
Nursiah mengatakan, pihaknya akan melihat perencanaan penganggaran yang diusulkan pada APBD Perubahan 2026. Apakah ada ruang fiskal yang bisa mengakomodir sesuai aturan yang berlaku, mengingat Pemkab dilarang mengangkat honorer.
Katanya, 53 petugas kebersihan ini tidak lolos seleksi PPPK Paruh Waktu karena terganjal persyaratan usia, sehingga perlu dilihat ketentuan penganggarannya untuk upah mereka kedepan.
“Tentu kita sampaikan ke dinas dulu bagaimana memperlakukan mereka, perlu juga perhatian karena sudah lama bekerja,” tegasnya kepada Koranlombok.id, Selasa 10 November 2026.
Dikatakan Nursiah, kedepan untuk solusi pengupahan bisa saja 53 orang tenaga kebersihan ini diberlakukan seperti tenaga outsourcing dan nantinya mereka akan bernaung melalui pihak ketiga.
Tapi ini masih melihat bagaimana kondisi perkembangan kedepan, karena keberadaan para petugas kebersihan memang sangat dibutuhkan.
“Dalam bentuk outsourcing seperti customer service, security yang ada di kantor bupati atau rumah sakit,” kata Nursiah.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah, Lalu Sarkin Junaidi mengatakan 53 orang tenaga honorer merupakan petugas angkut sampah, sopir dan petugas sapu akan dirapel dan dibayarkan tuntas pada APBD Perubahan 2026.
Katanya, masing – masing tenaga honorer tersebut diupah sebesar Rp 500 ribu per bulan dan terakhir pemberian upah dari pihaknya dilakukan pada bulan Maret 2026.
Dinas telah memberitahukan kepada setiap petugas bahwa upah mereka baru bisa dibayarkan tuntas pada APBD perubahan, kendati demikian dirinya tidak mempersoalkan jika ada petugas yang nantinya mengundurkan diri dan memilih pekerjaan lainnya.
“Akan dirapel, kemarin terakhir dari bulan Maret dan sebelumnya sudah kita tanyakan jika masih bertahan akan kita bayarkan semua di APBD Perubahan, agak berat kita juga tidak melarang mereka untuk keluar atau mengundurkan diri,” katanya, Senin, 9 November 2026
Keterlambatan pembayaran upah karena kondisi keuangan daerah saat ini minim, sehingga pihaknya harus mengutamakan program prioritas dahulu.
Kata Sarkin, pada APBD Perubahan 2026 pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk pembayaran upah sekitar Rp 238,5 juta dan proses penginputan anggaran telah tuntas dilakukan pihaknya.
“Pokoknya paling lambat di bulan Desember ini sudah cair,” yakinnya.(nis)
