LOMBOK – Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Lombok Tengah, M. Najib Daud Muhsin menyampaikan pandangan terkait adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang akan diarahkan untuk program Desa Berdaya.
Hal ini disampaikannya pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terkait rancangan perubahan APBD 2026 yang digelar pada Senin, 14 September 2026.
“Fraksi PPP menegaskan bahwa dukungan anggaran tersebut harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar publik dapat mengetahui sejauh mana progres dan capaian nyata dari program tersebut dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem,” ucapnya.
Selain itu Fraksi PPP mendorong agar setiap perangkat daerah menjalankan program berdasarkan indikator kinerja yang terukur sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
Sementara itu Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri dalam penyampaian pandangan Pemerintah Daerah menjawab hal tersebut, ucapnya berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, dorongan agar setiap perangkat daerah menjalankan program berdasarkan indikator kinerja yang jelas dan memberikan manfaat nyata.
“Kami pada prinsipnya sangat sependapat dan berkomitmen penuh untuk melaksanakannya. Hal ini sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Merespons dorongan tersebut, ucapnya Pemkab telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut, yakni dengan menerapkan target yang terukur (SMART). Pemda melalui Bapperida telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART).
Kemudian perubahan paradigma dari output ke outcome, ucapnya Pemda menekankan bahwa keberhasilan suatu program tidak lagi hanya diukur dari realisasi atau penyerapan anggaran (keluaran/output), melainkan dari seberapa besar hasil (outcome) dan dampak (impact) positif yang secara nyata dirasakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
Selanjutnya optimalisasi SAKIP, ucap Bupati Pathul Pemda terus memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat ukur dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD yang dibelanjakan oleh perangkat daerah benar-benar memiliki nilai manfaat (value for money) bagi masyarakat.
Selain itu ungkapnya Pemda juga melakukan evaluasi dan pengawasan guna memastikan pencapaian indikator yang telah ditetapkan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
“Pemerintah Daerah berharap sinergi, kolaborasi, dan fungsi pengawasan dari DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat terus berjalan harmonis untuk memastikan seluruh program pembangunan tepat sasaran,” pungkasnya. (nis)
