LOMBOK — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah merespons serius sorotan dari Fraksi NasDem pada Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Nota Keuangan dan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggara 2027, terkait banyak angka pengangguran. Termasuk setiap tahun 1 ribu lebih warga memilih menjadi PMI ke luar negeri.
Wakil Bupati Lombok Tengah, H.M Nursiah menegaskan bahwa pengangguran ini memang menjadi asumsi kondisi makro Lombok Tengah.
“Ya semua kita tahu tentang kondisi kesempatan kerja, ya tetap melihat progres berkaitan dengan pengangguran, nah itu pemicu kita semua Pemda Lombok Tengah. Terbukti kan ada job fair kemarin itu. Luar biasa ribuan lowongan kerja dan peluang untuk kita dorong semua masyarakat mendapatkan pekerjaan. Jadi job fair sangat efektif dan kita akan kembangkan itu,” tegasnya kepada media, Senin 19 Oktober 2026.
Selain job fair, kata Nursiah, Pemkab juga mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pelatihan keterampilan, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, serta memfasilitasi peluang kerja luar negeri secara legal.
“Kedua tentu Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi ada pelatihannya, ada BLK, sampai kita melihat peluang pasar kerja di luar negeri, asal nanti masyarakat memahami peluang yang legal, jangan yang ilegal gitu nggih, ” tutur Nursiah.
Adapun untuk angka pengangguran sekitar 2,7 persen dan ini menjadi telaah dari pemerintah daerah untuk mengkaji mencari solusi agar bisa mengurangi angka tersebut.
“Langkah apa saja yang dapat kita lakukan serta koordinasi dengan Kementerian Tenaga kerja termasuk balai atau UPT dari pusat buang ada di Provinsi terkait peluang kerja serta pelatihannya seperti apa,” jelasnya.
Melihat tingginya antusiasme pencari kerja, Pemkab berencana untuk menambah frekuensi pelaksanaan job fair.
“Ya kita tambah dong, jangan sekali dong, apakah tiga kali, ya Pak Kaban nanti,” ujarnya.
Nursiah mengatakan, penanganan sektor ketenagakerjaan dan pemberdayaan ini juga didukung oleh sinergi lintas instansi, termasuk peran Dinas Koperasi serta dinas teknis lainnya. Pemkab memastikan tingginya angka investasi pariwisata, seperti pembangunan hotel dan restoran, harus diiringi dengan komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.(hil)
