KPPI Bongkar Apa yang Menimpa Warga Sekitar Mandalika

oleh -850 Dilihat
Foto: istimewa Terlihat rumah warga di sekitar Sirkuit Mandalika, beberapa waktu lalu yang masih mempertahankan lahan mereka.

LOMBOK – Koordinator Koalisi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur (KPPI) Indonesia, Muhammad Al Amin mengutuk pernyataan pihak Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB) atau bank yang memberikan utang untuk proyek Mandalika bulan Mei 2022 tentang pembalasan (retaliation). Dimana disebutnya yang sepenuhnya tidak sesuai dengan pola intimidasi dan paksaan terhadap masyarakat yang telah pihaknya pantau di lapangan selama pelaksanaan proyek Mandalika, di Pulau Lombok.

 

Selain itu, Amin menyebutkan pernyataan AIIB tentang pembalasan (retaliation) menyesatkan, intimidasi terhadap masyarakat adat Sasak berlanjut hingga hari ini dengan keterlibatan besar-besaran aparat keamanan dalam proyek pengembangan pariwisata Mandalika.

“Kami Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia, kumpulan NGO Indonesia dan internasional yang bekerja untuk penegakan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, secara tegas mengutuk pernyataan AIIB,” katanya dalam keterangan resminya, tadi malam.

 

 

Disampaikan Amin, pernyataan AIIB mengklaim bahwa “AIIB mengakui dan menganggap serius peningkatan risiko pembalasan kepada pemangku kepentingan yang mengungkapkan pandangannya mengenai risiko dan dampak lingkungan dan sosial (ES) dari proyek-proyek pembangunan.

 

”Ini bertolak belakang dengan kenyataan yang dialami masyarakat terdampak proyek di Mandalika sejak AIIB menyetujui proyek tersebut pada Desember 2018 di tengah eskalasi konflik lahan. Sangat penting bagi AIIB untuk membahas masalah ini dalam pertemuan tahunan mendatang dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengurangi dan memulihkan kerusakan yang terjadi pada masyarakat local,” tegasnya.

 

 

Disebutkannya, proyek pengembangan pariwisata yang didanai AIIB, yang telah berjanji untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Mandalika dan di Lombok secara umum dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di pulau tersebut, malah membuat masyarakat asli – yang bergantung pada pertanian dan perikanan subsisten – trauma, frustrasi, dan semakin dimiskinkan, di tengah meningkatnya militerisasi dalam proses pembebasan lahan secara paksa yang dimulai pada tahun 2018 ketika AIIB menyetujui proyek tersebut.

Baca Juga  Banjir Terparah Dua Desa di Sekitar Sirkuit Mandalika

 

“Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengutuk AIIB karena mengabaikan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hak asasi manusia dan konflik lahan yang disebabkan oleh proyek Mandalika. Meski AIIB tidak secara langsung mendanai pembangunan Sirkuit Internasional Mandalika, paket pembangunan infrastruktur jalan AIIB terintegrasi dengan sirkuit. Sebagai penyandang dana tunggal untuk proyek Mandalika, AIIB memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kliennya menghormati tanah dan hak asasi manusia masyarakat yang tinggal di wilayah proyek dan wilayah yang terdampak,” ungkapnya.

 

Amin menjelaskan, pihaknya berdiri dalam solidaritas bersama masyarakat yang terkena dampak proyek yang telah menyaksikan dan mengalami intimidasi kekerasan di tangan klien AIIB, pemerintah Indonesia dan ITDC, sejak awal proyek. ITDC telah menggunakan dugaan ancaman kekerasan untuk memaksa masyarakat adat meninggalkan rumah dan tanah leluhur mereka, sumber penghidupan yang sangat penting. Pemantauan koalisi terus menerus menemukan bahwa sebagian besar masyarakat adat Sasak tidak ingin meninggalkan rumah mereka dan sering diintimidasi, diancam, dan dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka.

 

“Anggota masyarakat sipil telah berulang kali menyuarakan keprihatinan bahwa Satuan Tugas untuk Percepatan Penyelesaian Sengketa Tanah (Satgas) yang terdiri dari anggota polisi dan tentara, telah mengintimidasi dan memaksa masyarakat adat setempat di Mandalika untuk menyerahkan tanah mereka,” bebernya.

Baca Juga  Pemprov NTB Siapkan 2 Miliar untuk Beasiswa Luar Negeri

 

Kendati masalah tersebut meningkat, AIIB dan kliennya ITDC belum mengambil langkah untuk mengeluarkan personel dari pasukan keamanan dari gugus tugas ini.

Disebutkannya, klien AIIB, ITDC telah memperlakukan keluarga-keluarga yang menolak meninggalkan rumah mereka dengan cara yang tidak manusiawi.

Katanya, selama balapan World Superbike dan MotoGP, polisi dan pasukan keamanan Indonesia berkemah di rumah-rumah masyarakat yang terkena proyek yang tanahnya disengketakan oleh ITDC dan di sekitarnya selama seminggu, dan sangat membatasi kebebasan gerak mereka.

 

“Ada juga kasus intimidasi dan kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat. Saat memasak di dapur, seorang perempuan dicengkeram pergelangan tangannya oleh seorang anggota pasukan keamanan yang masuk ke rumah secara paksa. Anggota masyarakat lokal juga ditahan sehubungan dengan postingan di Facebook yang mengkritik aparat keamanan pemerintah Indonesia karena membatasi pergerakan masyarakat. Mereka diancam oleh polisi dan diberitahu bahwa jika mereka memposting lagi sesuatu yang kritis terhadap pasukan keamanan, mereka akan ditangkap lagi,” ungkap Amin lagi.

 

Untuk itu kata Amin, pernyataan AIIB tentang pembalasan (retaliation) menarik perhatian pada ketentuan Kebijakan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Policy) bank:

“Bank akan segera meninjau tuduhan pembalasan tersebut sehubungan dengan proyek yang didukungnya. Jika tuduhan tersebut dibuktikan dengan kepuasan bank, bank akan membahas dengan klien langkah-langkah yang akan diterapkan oleh Kkien untuk mengatasi risiko pembalasan di dalam melaksanakan proyek, jika klien gagal melakukannya dalam waktu yang wajar, bank akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang sesuai,” katanya.

Baca Juga  Asrama Putra SMP Islam Darul Aminin NWDI Terbakar

 

Menurut Amin, dalam proyek Mandalika, AIIB telah gagal untuk meninjau secara memadai tuduhan pembalasan. Pada Juni 2022, setelah banyak laporan masyarakat sipil dan komunikasi PBB yang menyuarakan keprihatinan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan konflik tanah di Mandalika, AIIB melakukan kunjungan pemantauan ke Mandalika, setelah itu menyimpulkan bahwa tidak adanya bukti pemaksaan atau penggunaan kekerasan atau intimidasi telah dikonfirmasi lagi selama kunjungan lokasi oleh Bank.

 

 

“Delegasi AIIB tidak bertanya kepada mereka (masyarakat) tentang penempatan pasukan militer dan polisi di Mandalika atau apakah mereka mengalami pemaksaan atau intimidasi oleh ITDC atau Satgas Percepatan Penyelesaian Sengketa Tanah (SATGAS). Hal ini secara serius mempertanyakan kesediaan dan kemampuan AIIB untuk menyelidiki kasus-kasus pembalasan,” sentilnya.

 

Adapun yang terlibat mengawal kasus ini,

koordinator KPPII, Executive Director of WALHI South Sulawesi
Amri Nuryadin, Executive Director of WALHI West Nusa Tenggara
Adzkiya Syahidah, Institute for National and Democracy Studies (INDIES) 
Meiki Paendong, Executive Director of WALHI  West Java
Burhanuddin, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum NTB

Andi Muttaqien, Satya Bumi 
Badaruddin, LBH-YLBHI Mataram Komang Audina Permana Putri, Indonesia for Global Justice.(ais)

 

 

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Memberikan informasi Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.