LOMBOK – Harga jual beras di pasar meroket. Saat ini sudah tembus Rp 17 ribu per kilogram (Kg). Mendengar informasi ini, Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Ahmad Supli meminta pemerintah tidak hanya fokus menggelar pasar murah di satu tempat saja.
“Tanggungjawab pemerintah untuk stabilkan harga beras, mahalnya beras ini kan berawal dari tidak tertibnya harga dan penyediaan pupuk, tidak tertibnya tata kelola beras dan tidak tertibnya masyarakat petani dalam menanam padi dan hal-hal lainnya sehingga berujung mahalnya harga beras,” tegas Supli kepada jurnalis Koranlombok.id, Minggu (25/2/2024).
Selain itu dirinya mengkritik pemerintah yang hanya melakukan operasi pasar fokus pada satu titik saja, tidak dilakukan di setiap kecamatan atau bahkan desa untuk menanggapi permasalahan tersebut.
“Upayakan kalau ada operasi pasar jangan konsentrasi di satu atau dua tempat, kalau perlu di data lebih dahulu masyarakat yang ingin membeli beras supaya tidak berdesakan seperti zaman penjajahan dahulu,” sentilnya.
Dikatakannya, operasi pasar dapat dilakukan dengan bekerjsama dengan masing-masing kepala dusun atau kepala lingkungan atau bisa juga melalui masjid-masjid.
“Itu kan lebih menarik jadi tidak ada yang berdesakan masyarakat, ini kan bayar masyarakat bukan gratis jadi jangan sampai kesulitan begitu, toh juga banyak kios beras di masyrakata di drop saja kesana bisa,” yakinnya.
Sementara itu jelang bulan Ramadan dimana biasanya angka konsumsi semakin tinggi, mahalnya harga beras dikhawatirkan dapat menjadi keluhan bagi masyarakat. Terkait hal itu dirinya berharap masalah tersebut segera dapat diatasi oleh pemerintah.
“Jadi kita minta masuk di bulan Ramadan semua sudah tertib,” pintanya tegas.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah, Sopian berdalih ketersediaan beras berkurang karena dampak El-nino yang mengakibatkan musim tanam mundur dan berimbas pada hasil panen padi.
Untuk mengatasi hal tersebut pihaknya bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) menyalurkan beras Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada sejumlah toko mitra Bulog.
“Ini dikirim seminggu dua kali, jadi 1 toko mitra itu 2 ton satu minggu. Untuk harga eceran tertinggi (HET) untuk di NTB Rp 10.900 per kilogram,” katanya.
Selain itu permasalah terkait beras juga karena petani menjual kepada pengepul dari luar daerah seperti Pulau Jawa, terkait ini pihaknya tidak bisa mengontrol karena merupakan wewenang Pemerintah Provinsi NTB.(nis)
