LOMBOK – Gelaran MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika telah selesai. Pemerintah pusat mengklaim ada perputaran ekonomi selama event berlangsung Rp 4,8 triliun.
Mendengar kabar ini, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi meminta Pemkab Lombok Tengah tegas terkait kontribusi peputaran ekonomi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Katanya, penting apalagi di tengah kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemda yang dipotong sebesar 17 persen dari APBD dan Dana Desa atau sekitar Rp 383,83 milliar.
“Pertanyaanya sekarang dari 140 ribu penonton, kemudian tiket yang terjual habis, kemudian 120 UMKM dan itu kontribusi ke Lombok Tengah itu apa? Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) itu tugasnya mempelototi itu,” katanya kepada jurnalis koranlombok.id, Rabu 8 Oktober 2025.
Hingga sekarang, kata Ahmad, pihaknya di DPRD belum diberikan gambaran yang utuh soal pendapatan daerah yang didapat selama event MotoGP. Sementara itu pihaknya masih menunggu laporan soal itu secara detail, sehingga nanti bisa melalukan evaluasi.
Soal penjelasan ini, dewan tidak memanggil pemkab. Nanti cukup saat pembahasan KUA PPAS dan rapat dengar pendapat dengan OPD mereka melaporkan kepada badan anggaran dewan.
Sepengetahuan Ahmad, Pemkab dengan Komisi I sebelumnya juga tidak pernah membahas target PAD baik dari pajak ataupun retribusi yang didapat selama MotoGP berlangsung.
“Saya kan anggota Banggar juga, saya tidak pernah dengar juga berapa targetnya, nggak ada. Makanya saya bilang kalau okupansi hotelnya tinggi di ring 1 Mandalika itu kita dapat berapa, ya cuma itu saja yang kita mau tau,” tegasnya.
Politisi NasDem ini berharap, setiap PAD yang didapat dari pajak baik dari sektor usaha, tiket, hotel, restoran, dan hal lainnya akan dilaporkan secara detail oleh pemkab.
“Ya kalau saran kita ya duduk baik-baik antara penyelenggara MotoGP dan Pemda, ITDC juga sebagai penyelenggara,” pungkasnya.(nis)
