LOMBOK – Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah tidak beroperasi. Hal ini imbas dari terlambatnya anggaran ditransfer pusat.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kecamatan Praya Tengah, Lalu Ardiansyah Panji mengatakan sejumlah dapur yang sebelumnya menghentikan operasional kini mulai menerima pencairan dana, sehingga dapat kembali melayani program MBG.
“Saat ini sudah ada yang cair dan besok serentak sudah beroperasi se-Praya Tengah, ada juga yang beroperasi lebih dulu,” tegasnya saat dikonfirmasi Koranlombok.id via telepon, Rabu 10 Juni 2026.
Menurut Ardiansyah, tidak beroperasinya sejumlah dapur bukan karena anggaran terhambat atau macet. Kondisi tersebut terjadi karena dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan operasional setelah digunakan untuk berbagai kebutuhan prioritas.
Ardiansyah menjelaskan, anggaran yang tersedia lebih dahulu dialokasikan untuk pembayaran gaji relawan, pembayaran kepada pemasok (supplier), pengadaan bahan baku, serta kebutuhan operasional lainnya. Akibatnya, sejumlah dapur mengalami keterbatasan dana untuk melanjutkan kegiatan dan harus menunggu tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
“Mereka memprioritaskan gaji relawan, pembayaran supplier, bahan baku, dan lain-lain. Jadi ketika dikurangi dengan kebutuhan tersebut, anggarannya menjadi minim. Karena itu mereka menunggu top up dana dari pusat,” dalihnya.
Dia memastikan seluruh dapur MBG di Kecamatan Praya Tengah akan mulai beroperasi secara serentak mulai Kamis, 11 Juni 2026.
Adapun dapur yang sebelumnya berhenti beroperasi karena menunggu tambahan anggaran, Dapur Jontlak 1, Dapur Batunyala 3, Dapur Batunyala 4, Dapur Lajut 2, Dapur Pejanggik 2, dan Dapur Braim.
“Seingat saya kurang lebih itu,” katanya.
Terpisah, Kordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Lombok Tengah, Muhammad Ihsan menanggapi terkait belum adanya pencarian dana. Pihaknya sudah melakukan upaya untuk mendata kemudian dilaporkan ke pimpinan.
“Untuk saat ini memang sudah bertahap pencairan dananya, kemarin di hari jumat dan senin sudah mulai dicairkan,” katanya.
Dia menjelaskan, saat ini ada 15 Satauan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari 192 SPPG aktif yang belum pencairan dana.
“15 ini tersebar di Lombok Tengah dan untuk nama SPPG perlu kami tembusi kepala kantor dahulu untuk memberikan data nama SPPG,” katanya saat dihubungi Koranlombok.id, Selasa 9 Juni 2026.
Kendati demikian, Ihsan tidak tahu pasti apa penyebab keterlambatan pencairan dana dari pusat. “Kami kurang tahu juga bang apa kendalanya karena ini ranahnya pusat,” jawabnya.(hil)
