LOMBOK – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani menanggapi video Bupati Lalu Pathul Bahri yang tengah ramai dibicarakan. Dalam video itu, Pathul bicara terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Termasuk menanggapi pertanyaan media soal banyak kasus keracunan MBG. Dari video itu dibanjiri komentar pro dan kontra.
“Kami di DPRD mengajak Satgas MBG Provinsi NTB untuk turun sidak, biar kita tidak hanya mendengar pendapat yang berseliweran saja tapi langsung cek lapangan,” pinta pria yang akrab disapa Hamzan ini di Janapria, Senin 9 Februari 2026.
Kata mantan aktivis tersebut, dari sekian banyak kasus keracunan MBG hingga protes masyarakat terkait kualitas makanan MBG di Lombok Tengah, menurut dia harusnya menjadi atensi pemerintah.
“Ini bukan cuma soal jumlah berapa yang keracunan, biarpun satu orang juga harus atensi. Jadi jangan dianggap lumrah, apalagi ini anak-anak yang menjadi tujuan program ini diadakan,” tegasnya.
Politikus NasDem ini mengakui sudah berbicara dengan Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Fathul Gani sekaligus meminta agar Satgas juga dibentuk di kabupaten dan kota.
“Beliau bilang bahwa kewenangan membentuk Satgas pengawasan itu ada di kepala daerah tiap kabupaten atau kota, tapi kita di Lombok Tengah ini kan belum tahu siapa yang ditunjuk sebagai tim Satgas oleh Pak Bupati,” sergah Hamzan.
Menurut dia, jika belum dibentuk maka ia meminta Satgas NTB untuk turun dulu. Dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi IV menyatakan siap bersama mengecek dapur-dapur MBG di Lombok Tengah.
“Jelas ini perintahnya harus bergizi, tapi kok malah yang dikasihkan yang beracun. Kualitas makanannya amburadul. Jangan sampai Makanan Bergizi Gratis menjadi makanan gratis saja, ndak ada gizinya,” sentilnya.
Sebelumnya pada saat acara peringatan HUT Partai Gerindra ke-18 di Mataram, Pathul mengatakan dalam video tersebut insiden keracunan secara nasional sedikit dari 60 juta keseluruhan penerima.
“Cuma nol koma nol, nol, nol satu persen. Dalam kehidupan berbicara bicara tentang demokrasi dan bicara bidang sosial wajar nggak? Kan wajar,” dalih Pathul.
Sementara adanya surat peringatan atau SP 1 diberikan BGN kepada sejumlah SPPG di NTB, menurut Ketua DPD Gerindra NTB itu hal wajar. Maka SPPG juga harus menyiapkan higienitas dan semua hal yang dibutuhkan secara baik.
“Saya pikir itu adalah wewenang hak yang di atas memberikan SP1, SP2 dan SP3,” katanya dalam video.
Dampak adanya program MBG, kata Pathul, memberikan lapangan pekerjaan sebanyak 2,7 juta. Selain itu ada multipliyer effect terhadap bahan pokok dari masyarakat yang terbeli.(nis)
