Penulis: Baiq Rosa Dewi Utami / Mahasiswa UIN Mataram
Kelangkaan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram di Lombok Tengah menjadi persoalan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, warga di sejumlah kecamatan harus mengantri sejak pagi di pangkalan hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Bahkan, di tingkat pengecer, harga LPG yang seharusnya terjangkau justru meningkat dan sering kali melebihi harga eceran tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap energi rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah daerah dan pihak terkait sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam menjamin kelancaran distribusi LPG. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa distribusi LPG di Lombok Tengah belum berjalan secara optimal. Pasokan yang datang ke pangkalan sering kali tidak sebanding dengan jumlah permintaan masyarakat. Selain itu, distribusi yang tidak merata menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekosongan stok lebih lama dibandingkan wilayah lainnya. Situasi ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam pengelolaan distribusi yang seharusnya dapat diantisipasi.
Permasalahan ini juga diperparah oleh praktik distribusi yang tidak tepat sasaran. Sebagian LPG bersubsidi diduga tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak, melainkan dialihkan kepada pihak tertentu atau dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan kelangkaan semakin terasa di tingkat rumah tangga. Dalam hal ini, lemahnya pengawasan menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya penyimpangan dalam distribusi LPG.
Dampak dari kelangkaan LPG tidak hanya dirasakan dalam bentuk kesulitan mendapatkan gas, tetapi juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Rumah tangga mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari, sementara pelaku usaha kecil seperti warung makan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli LPG dengan harga yang tidak stabil. Keadaan ini menunjukkan bahwa LPG memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat Lombok Tengah.
Dengan demikian, kelangkaan LPG di Lombok Tengah tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya kebutuhan masyarakat, tetapi juga oleh sistem distribusi yang belum efektif dan pengawasan yang masih lemah. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi LPG, memastikan pasokan disalurkan secara merata, serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Tanpa langkah perbaikan yang nyata, kelangkaan LPG akan terus berulang dan semakin membebani masyarakat.
