LOMBOK – Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Muhammad Akhyar ikut bicara di tengah penolakan proyek kereta gantung di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara oleh Gubernut NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
Padahal pada periode Pemerintahan, Zulkifliemansyah proyek tersebut sempat dilakukan ground breaking atau peletakan batu pertama oleh Pemprov NTB, pemerintah kabupaten dan investor asan China.
Menurut Akhyar ini perlu ada kajian yang sangat komperhensif soal adanya proyek tersebut di tengah kawasan hutan. Apalagi banyak masyarakat sangat bergantung dengan adanya areal hutan.
“Kalau tentang kereta gantung tentu ada kajian yang sangat komperhensif dalam hal ini, kalau misalnya dalam kajian ini bisa menumbuh kembangkan hutan lagi silakan. Tapi dari hasil kajiannya mengancam dan memperparah hutan ya jangan,” tegasnya kepada Koranlombok.id, Senin 11 Mei 2026.
Diketahui luas areal hutan yang dimiliki Lombok Tengah sekitar 22 ribu hektare dan tingkat kerusakan 60 persen, maka kata Akhyar perlu menjadi konsen bersama semua pihak untuk menjaga dan memperbaiki hutan.
Atas penolakan oleh Gubernur Iqbal, politisi Partai Golkar itu mengatakan ada alternatif lain untuk menumbuhkan investasi dan geliat pariwisata di sekitar wilayah Kecamatan Batukliang Utara yang sebelumnya diwacanakan menjadi tempat mega proyek kereta gantung dibangun.
Katanya, salah satu cara agar destinasi wisata kawasan utara Lombok Tengah dapat terangkat adalah konektivitas, bagaimana agar setiap destinasi bisa terhubung dengan destinasi lainnya baik melalui perbaikan infrastruktur ataupun tata kelola pariwisata yang juga bersinergi dengan pelaku perjalanan wisata dan pihak lainnya.
Kedepan juga perlu ada langkah strategis dan realistis terhadap dalam upaya pengembalian fungsi hutan, dirinya setuju ada model pariwisata yang selaras dengan alam misalnya agro wisata yang melakukan reboisasi hutan yang rusak.
“Kelestarian lingkungan ucapnya menjadi hal wajib, karena bagaimana pun Lombok Tengah ini menjual pariwisata dan keindahan alamnya, kalau alamnya rusak ini berbahaya bukan saja akan merugikan pariwisata tapi juga mendatangkan bencana di masyarakat Lombok Tengah,” pungkasnya.(nis)
