LOMBOK – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram dengan dukungan AJI Indonesia, Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) dan Australia Aid menggelar pelatihan bertajuk ‘Sekolah Buruh Penguatan Kapasitas Serikat Pekerja Lintas Media’ pada Sabtu, 30 Mei 2026 hingga Minggu, 31 Mei 2026 di hotel Lombok Plaza, Kota Mataram, NTB.
Kegiatan ini diikuti 20 orang peserta yang merupakan jurnalis, redaktur dan editor lintas media baik cetak, penyiaran maupun online yang bertugas di wilayah NTB.
Ketua AJI Mataram, Wahyu Widiyantoro menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dan sangat mendesak.
“Selama bertahun‑tahun kami mendengar, melihat dan menerima banyak pengaduan gaji di bawah standar, jam kerja tak terbatas tanpa hitungan lembur, tidak ada jaminan sosial, pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga ketidakjelasan perjanjian kerja,” katanya.
Kata Wahyu, semua ini terjadi karena lemahnya pemahaman kita akan hak dan kewajiban, serta belum kuatnya wadah bersatu yang berani dan mampu memperjuangkan hal tersebut.
“Melalui pelatihan ini kami ingin mengubah keadaan itu,” tuturnya.
Serikat pekerja bukan musuh perusahaan, melainkan mitra yang menjamin segala sesuatu berjalan adil, tertib dan manusiawi. Keberadaan organisasi ini justru menjaga keberlangsungan usaha media itu sendiri.
Wahyu berharap peserta tidak hanya membawa pulang ilmu, tetapi berani menerapkan, membangun dan memperkuat wadah perwakilan pekerja di masing‑masing tempat kerja.
Dalam sesi diskusi, Sekretaris FJPI NTB Yuyun menyampaikan keresahan yang kerap dialami rekan‑rekan jurnalis perempuan.
Yuyun mencontohkan pengalamannya saat berusaha memperjuangkan hak cuti haid yang dijamin undang‑undang, namun kerap ditolak pihak manajemen perusahaan pers dengan alasan bahwa pekerjaan jurnalistik merupakan profesi yang bersifat unik, luwes dan tidak bisa diikat aturan ketat seperti pekerjaan umum lainnya.
“Sering kali kami mendengar alasan serupa, seolah hak khusus bagi perempuan tidak berlaku,” ungkapnya.
Dia berharap melalui wadah serikat pekerja, persoalan yang kerap dianggap sepele namun sangat penting bagi pekerja perempuan ini bisa segera diperjuangkan dan diakui.
Sementara, Ketua SPLM NTB, Muhammad Kasim alias Cem mengatakan upaya memperjuangkan kesejahteraan bagi pekerja media di NTB akan terus dilakukan advokasi ke perusahaan media.
Dimana, banyak ditemukan perusahaan media tidak membuat kontrak kerja, upah tidak layak serta jaminan ketenagakerjaan tidak jelas.
“Kehadiran SPLM di NTB ingin memperjuangkan hak-hak kesejahteraan bersama para jurnalis di NTB,” tegas mantan Ketua AJI Mataram ini.
Cem mengatakan, dunia jurnalis merupakan profesi dan pekerjaan yang berat dan harus diperjuangkan. Untuk itu, dengan bergabung ke SPLM, pekerja media akan lebih paham tentang undang-undang (UU) Ketenagakerjaan, sehingga mendapat perlakuan yang baik dari perusahaan media tempat mereka bekerja
Lebih jauh, problem ketenagakerjaan di wilayah NTB tak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Persoalan itu antara lain soal upah murah, tidak adanya kejelasan kontrak kerja bagi pekerja media, hingga belum ada jaminan sosial dan kesehatan.
“Ini masih menjadi persoalan yang kami alami dan harus diperjuangkan bersama,” kata redaktur Suara NTB ini.
“Pesan saya untuk teman muda jangan takut, hak itu sudah milik kita, tinggal berani menuntutnya dengan cara benar,” pungkasnya.(nis)
